LIVE

Wapres Minta 10 Juta Sertifikasi Halal Bagi UMK Direalisasikan

Ma'ruf menuturkan, berbagai kebijakan pemerintah telah diluncurkan untuk pengembangan sektor keuangan syariah, industri produk halal, pengelolaan dana sosial syariah, serta perluasan usaha syariah yang dikoordinasikan oleh Komite Nasional dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Wapres Maruf Amin

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta target 10 juta sertifikasi halal bagi skala usaha mikro kecil (UMK) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) segera direalisasikan. Tujuannya agar banyak produk Indonesia yang siap mengisi pasar halal global.

"Saya minta target 10 juta sertifikasi halal bagi UMK oleh BPJPH agar direalisasikan, sehingga akan semakin banyak produk Indonesia yang siap mengisi pasar halal global, ini penting," kata Ma'ruf dalam acara pembukaan Kongres Halal Internasional 2022 di Novotel Bangka Belitung, Selasa (14/6).

Orang lain juga bertanya?

Dia menuturkan, berbagai kebijakan pemerintah telah diluncurkan untuk pengembangan sektor keuangan syariah, industri produk halal, pengelolaan dana sosial syariah, serta perluasan usaha syariah yang dikoordinasikan oleh Komite Nasional dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) semakin membuktikan bahwa kehadiran negara dalam memberikan jaminan kehalalan produk kepada umat Islam.

"Terkait jaminan kehalalan melalui sertifikasi halal, peran penting dan kontribusi Majelis Ulama Indonesia atau MUI tidak dapat dielakkan," jelasnya.

"Berdasarkan Undang-undang Jaminan Produk Halal, MUI memiliki peranan strategis dalam proses penerbitan sertifikat halal yaitu dengan menetapkan fatwa fatwa halal," sambung Ma’ruf.

Dia meminta di bawah payung Undang-undang JPH, kerja sama BPJPH-LPH dan MUI serta pemangku kepentingan lainnya harus di dorong guna mempercepat program sertifikasi halal.

"Upaya ini harus diikuti dengan pembangunan ekosistem halal, yaitu pengembangan kawasan industri halal, pencatatan kodifikasi produk halal, pengembangan berbagai program pendukung lainnya," tuturnya.

Ma’ruf meyakini kontribusi sektor halal terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional akan terus meningkat. Harapannya, bisa mencapai 30 persen dalam waktu lima tahun ke depan.

"Selain memberikan perlindungan umat terhadap jaminan konsumsi produk halal, kewajiban sertifikasi halal juga akan memberikan nilai tambah dalam rantai pasok halal, sehingga meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia, utamanya ke negara-negara OKI," pungkasnya.

Baca juga:
Wapres Ma'ruf Amin soal Reshuffle Kabinet: Tunggu Saja Presiden
Ma'ruf Amin: Saya Ini Santri Tetapi Bisa Jadi Wakil Presiden
Terbang ke Bangka Belitung, Wapres akan Buka Kongres Halal Internasional 2022
Wapres Bertemu Menlu Bosnia: Perlu Diperkuat Kerja Sama yang Konkret
Wapres Maruf Amin Hadiri Silaturahmi Kerja Nasional IAEI
IAEI Diminta Manfaatkan G20 Tawarkan Ekonomi Syariah Jadi Solusi Pemulihan Global
Wapres: Aliran Khawarij Berbahaya Sekali, Kelompok Radikalis yang Harus Diwaspadai

(mdk/fik)
Banyak Pelaku UMKM Minta Kewajiban Sertifikasi Halal Ditunda, Ini Kata Wapres Ma'ruf

Wapres menyebut sertifikat halal kini menjadi mandatory, sehingga tidak ada istilah menunda melainkan berproses.

Restoran Bersertifikasi Halal
Menteri Teten Minta Aturan UMKM Wajib Sertifikasi Halal Ditunda, Ini Alasannya

Dia tidak yakin UMKM bisa memiliki sertifikat halal hingga 17 Oktober 2024. Karena saat ini hanya bisa disertifikasi dakam setahun 200 produk.

100% halal
Menkop Teten Minta Aturan Wajib Sertifikasi Halal UMKM Ditunda, Ini Sejumlah Alasannya

Teten khawatir banyak UMKM yang tidak dapat mempunyai sertifikat halal dalam waktu yang ditetapkan itu.

UMKM
Menkop Teten Minta Aturan Wajib Sertifikasi Halal UMKM Ditunda, Ini Sejumlah Alasannya

Teten khawatir banyak UMKM yang tidak dapat mempunyai sertifikat halal dalam waktu yang ditetapkan itu.

UMKM
Serahkan Sertifikat Halal ke 223 UMKM, Mendag: Demi Indonesia Jadi Negara Maju

Zulkifli Hasan memastikan pemerintah tidak membual untuk memajukan UMKM.

UMKM
Menkop Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda, Mendag: Nanti Setahun Lagi Enggak Siap, 10 Tahun Lagi juga Enggak Siap

Menurut Zulhas, kebijakan ini diterapkan demi konsumen di Indonesia. Mereka berhak mendapatkan produk yang tidak hanya halal, tetapi juga aman dan sehat.

Sertifikasi Halal Predikat A
Mendag: Malaysia Itu Cuma Seperti Jawa Timur, tapi Kita Kalah soal Penjualan Produk Halal

Oleh karena itu, menurutnya sertifikasi halal pada produk UMKM di Indonesia sangatlah penting.

Mendag Zulkifli Hasan
Ternyata Ini Alasan Pemerintah Ngotot Produk UMKM Wajib Punya Sertifikat Halal

Pelaku UMKM memiliki tenggat waktu hingga Oktober 2026 untuk memproses sertifikat halal pada produk usahanya.

Sertifikat Halal
Aturan Wajib Sertifikasi Halal UMKM Ditunda, Pedagang Jamu dan Gorengan Bisa Bernafas Lega

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk menunda kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMKM jadi 17 Oktober 2026 mendatang.

Restoran Bersertifikasi Halal
Pelaku Usaha Kaget Pemerintah Tiba-Tiba Wajibkan PKL-UMKM Kantongi Sertifikat Halal

Terlebih, lanjut Hermawati, para PKL dan UMKM tidak secara cuma-cuma alias gratis untuk memperoleh sertifikat halal.

UMKM
Pedagang Kaki Lima Wajib Kantongi Sertifikat Halal di 2024, Segini Biaya Mengurusnya

Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.

Sertifikat Halal
Pedagang Kaki Lima Wajib Miliki Sertifikat Halal Mulai Oktober 2024, Begini Cara Mudah Mengurusnya

Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.

Sertifikasi Halal Predikat A
Pemprov Sumsel Siapkan 1.000 Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMKM

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak kedua di dunia dengan 86,7% populasi beragama muslim.

UMKM