Wiranto akan jelaskan ke KPK terkait imbauan penundaan tersangka kepala daerah
"Jangan diadu pemerintah dan KPK. Seakan pemerintah intervensi, tidak ada yang intervensi. Kita sadar bahwa KPK itu independen," ujar Wiranto.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto meminta, imbauannya ke KPK menunda pengumuman nama calon kepala daerah yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi, tidak dibesar-besarkan. Wiranto kembali mengingatkan, pernyataan yang dialamatkan ke lembaga antirasuah tersebut bukan permintaan melainkan sekadar imbauan.
"Karena ini imbauan enggak usah diributkan," tegasnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/3).
-
Mengapa kantor Wali Kota Semarang digeledah oleh KPK? Asep menyebut bahwa penggeledahan dilakukan setelah tim penyidik menemukan adanya kasus korupsi pengadaan hingga pemerasan di lingkungan Pemkot Semarang.
-
Kapan Wibowo Wirjodiprodjo meninggal? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
-
Kapan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) dibentuk? Dilansir dari kanal YouTube Bimo K.A, Daerah Istimewa Kalimantan Barat terbentuk pada tahun 1946.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa Wali Kota Semarang yang kantornya digeledah oleh KPK? Pada Rabu (17/7), tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu.
-
Apa yang disita dari Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK? Handphone Hasto disita dari tangan asistennya, Kusnadi bersamaan dengan sebuah buku catatan dan ATM dan sebuah kunci rumah.
"Wong imbauan ini enggak dilaksanakan enggak ada masalah kok. Yang penting kita tahu bahwa akan ada kerawanan, itu kita netralisir bersama," ujarnya.
Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini juga menegaskan imbauan yang menimbulkan kontroversi itu bukan bentuk intervensi pemerintah terhadap KPK. Dia juga berharap, pemerintah tidak diadu dengan KPK akibat imbauan tersebut.
"Jangan diadu pemerintah dan KPK. Seakan pemerintah intervensi, tidak ada yang intervensi. Kita sadar bahwa KPK itu independen," ujar dia.
Khawatir perdebatan soal imbauan itu berlanjut, Wiranto mengaku akan mendatangi KPK. Mantan Pangab ini bakal menjelaskan latar belakang dari imbauan menunda pengumuman nama calon kepala daerah yang diduga terlibat korupsi.
"Jadi jangan sampai ini diributkan. Saya nanti datang ke KPK juga, enggak ada masalah saya bicarakan baik-baik," tukas dia.
Baca juga:
KPK minta pemerintah keluarkan Perppu, Wiranto sebut tidak mudah
Soal pengumuman tersangka calon kepala daerah, Laode minta bersabar
Sebelum Pilkada, Ketum PPP minta KPK umumkan calon kepala daerah korupsi
Polisi tak akan hentikan kasus pidana calon kepala daerah, cuma ditunda
KPK sebut pengumuman penetapan tersangka butuh waktu