Yasonna Klaim Partai di DPR Sepakat Hidupkan GBHN dengan Amandemen UUD 1945
Ketua DPP PDIP Bidang Hukum itu tak ingin isu GBHN menjadi liar. Yasonna menjelaskan, rencana penghidupan GBHN yang digulirkan partainya bertujuan agar pembangunan di Indonesia menjadi lebih terarah.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, partai politik di DPR telah sepakat untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan amandemen UUD 1945. Menurut dia, penghidupan kembali GBHN sudah lama dibahas bersama oleh badan pengkajian di MPR dan partai politik.
"Sebelumnya partai-partai pada umumnya sudah sepakat GBHN dalam konsep amandemen terbatas. Ini harus perlu dikoreksi tidak ada keinginan macam macam soal itu," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/8).
-
Siapa yang Ganjar Pranowo temui di Rakernas PDIP? Ganjar tiba di lokasi pukul 13.27 WIB dengan mengenakan pakaian serba merah sambil membawa gambar Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden pertama RI, Soekarno.
-
Apa tugas penting yang diberikan PDIP kepada Ganjar Pranowo? “Tetap bersama rakyat,” tulis Ganjar di samping tanda tangan yang ia bubuhkan. “Kalau saya diminta atau tidak diminta, kalau kader ya harus siap,” tegasnya Ganjar saat diwawancara di gedung BCIS."Dulu dari dulu juga saya sering keliling ikut kampanye di banyak Pilkada gitu ya. Itu sudah melekat dalam diri, kalau kader ya harus begitu,” tambahnya.
-
Kapan DPD PDIP Jawa Barat akan mendaftarkan Anies-Ono? Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDIP Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan Calon Gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono.
-
Kapan Ganjar Pranowo hadir di Rakernas PDIP? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Siapa Thomas Djiwandono? Perlu diketahui, Thomas Djiwandono alias Tommy merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia juga sosok di balik tim sinkronisasi ekonomi dan keuangan Prabowo-Gibran.
-
Siapa yang disebut sebagai pilihan realistis bagi PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo? Bagi pengamat politik dari Unsoed Purwokerto, Indaru Setyo Nurprojo, pemilihan Mahfud MD merupakan pilihan rasional dari PDIP. “Saya pikir pilihan rasionalnya begitu. Ketika Cak Imin (Muhaimin Iskandar) diambil oleh Anies Baswedan, tentu pilihan PDIP mengarah pada kader-kader NU. Nah siapanya itu mereka akan berhitung tentang kekurangan dan kelebihannya,” kata Indaru dikutip dari ANTARA.
Ketua DPP PDIP Bidang Hukum itu tak ingin isu GBHN menjadi liar. Yasonna menjelaskan, rencana penghidupan GBHN yang digulirkan partainya bertujuan agar pembangunan di Indonesia menjadi lebih terarah.
"Ya soal hanya sekedar mengajukan supaya ada arah pembangunan bangsa yang jelas aja dibuat GBHN. Itu saja, enggak ada macam-macam lain. Jadi ini menjadi liar kemana kemana-mana," jelas dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai GBHN diperlukan agar pembangunan di Indonesia tidak terputus. Tjahjo menyebut GBHN juga diperlukan agar presiden memenuhi janji-janji kampanye.
Dia menjelaskan bahwa negara yang besar memerlukan perencanaan jangka panjang. Saat pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto, perencanaan jangka panjang dijabarkan dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita).
"Dengan sistem pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, janji kampanye seorang presiden menjadi program perencanaan. Bisa 5 tahunan atau 10 tahunan. Jangan sampai terputus kesinambungan dan perencanaan jangka panjang, ya perlu GBHN," jelas Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/8).
Dia memastikan bahwa GBHN berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam GBHN, akan dijabarkan program prioritas pemerintah.
"Setiap GBHN dijabarkan. Apapun. Sekarang saya aja menyetujui perencanaan anggaran program Pemda. Pasti ada skala prioritas. Seperti DKI, masalah kemacetan, masalah banjir, kaki lima. Ada skala prioritas," katanya.
Seperti diketahui, wacana menghidupkan kembali muncul dengan melakukan amendemen terbatas UUD 1945. GBHN dinilai penting agar arah pembangunan nasional lebih terarah dan penggunaan anggaran negara lebih terukur.
PDI Perjuangan juga mendukung dilakukannya amendemen terbatas UUD 1945. PDI Perjuangan menilai amendemen terbatas itu diperlukan untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
Reporter: Lisza Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Mendagri Nilai Indonesia Butuh GBHN agar Presiden Penuhi Janji Kampanye
PKB Usul Hidupkan Lagi GBHN, Agar Arah Pembangunan Stabil
Bahas GBHN, Tri Sutrisno jadi narasumber di sidang pleno Lemkaji MPR
Ketua Fraksi MPR PKB: Saya sama PDIP setuju GBHN dihidupkan kembali
Pemerintah Jokowi berencana kembali hidupkan GBHN, ini sebabnya
MPR-DPD sepakat bentuk panitia ad hoc GBHN dan TAP MPR
Pemilu kian dekat, usulan menghidupkan kembali GBHN tinggal wacana