Yuddy Chrisnandi: Menteri Jokowi siap dipanggil DPR kapan saja
"Sekarang seluruh menteri Pak Jokowi siap dipanggil DPR kapan saja," kata Yuddy.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan, saat ini semua menteri pemerintahan Jokowi-JK siap menerima panggilan DPR. Setelah sebelumnya sempat diimbau tidak boleh harid ke DPR karena konflik internal antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di parlemen.
"Sekarang seluruh menteri Pak Jokowi siap dipanggil DPR kapan saja," kata Yuddy di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/1).
Menurut dia, pemanggilan Menteri tersebut akan diatur oleh setiap komisi dan pimpinan DPR untuk membahas kebijakan dan program yang akan dilaksanakan pemerintah. "Nantinya Kementerian apa diserahkan domiannya pada DPR dan setiap komisi akan membahas apa bersama Menteri," ujarnya.
Dia menambahkan, tujuan dirinya menggelar pertemuan dengan pimpinan DPR untuk berkonsultasi membicarakan penataan birokrasi dan reformasi di DPR. Dia menyatakan, kehadirannya hari ini atas undangan dari pimpinan DPR.
"Saya selaku pembantu presiden, datang ke sini atas undangan pimpinan DPR, dalam bentuk pemerintahan yang dibentuk presiden, menyampaikan salam hangat kepada pimpinan DPR, selain itu tadi kamu membicarakan penantaan reformasi dan birokrasi," tukasnya.
Sebelumnya, Yuddy Chrisnandi melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan DPR. Pertemuan ini dilakukan di ruang rapat pimpinan DPR lantai tiga, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (9/1) sore.
Dalam pantauan Merdeka.com, Yuddy disambut langsung oleh Ketua DPR Setya Novanto yang diampingi oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Fadli Zon, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan. Yuddy dan Setya kompak berbatik cokelat.
"Saya tahu rekan media pasti bertanya alasan saya ke sini. Jadi, ini bentuk kepatuhan eksekutif terhadap Undang-Undang. Saya diundang Ketua (DPR), saya datang," ujar Yuddy sambil menebar senyum di ruang pimpinan DPR sebelum pertemuan berlangsung.
Diketahui, pasca dilantik 1 Oktober 2014, DPR belum bisa kerja maksimal karena konflik yang terjadi antara kubu KMP dan KIH. Bahkan Presiden Jokowi meminta agar menteri tak perlu datang dulu ke DPR sebelum dua kutub yang berseberangan itu damai.
Baca juga:
Momen mesra Menteri Rini dengan Luhut di sidang kabinet
Anggota wantimpres diumumkan 20 Januari mendatang
Jokowi pesan menteri harus aktif komunikasi ke media
Johan Budi masuk bursa calon jubir kepresidenan
Beda dari timses Jokowi, timses Chavez ogah carmuk demi jabatan
Hendropriyono sebut Presiden Jokowi segera ganti kepala BIN
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Kenapa YPP SCTV-Indosiar membantu Chairul? YPP SCTV-Indosiar hadir buat anak-anak seperti Chairul, karena kepedulian kita harapan mereka.
-
Kenapa Jokowi mendorong DPR untuk segera membahas UU Perampasan Aset? Jokowi menilai perlunya penguatan regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. "Saya harap pemerintah DPR bisa segera membahas dan menyelesaikan UU Perampasan Aset," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12). "Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,"
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.