12 Kepala Daerah di Jatim ditangkap KPK, ini solusi Khofifah
Sebanyak 12 Kepala Daerah di Jawa Timur ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Para Kepala Daerah tersebut di antaranya berasal dari Malang Raya yakni Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang.
Sebanyak 12 Kepala Daerah di Jawa Timur ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Para Kepala Daerah tersebut di antaranya berasal dari Malang Raya yakni Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang.
Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa memiliki langkah yang bisa ditempuh guna meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Langkah itu dalam bentuk monitoring dan pengawasan yang dilakukan sejak tahap perencanaan RAPBD tingkat II maupun I dengan melibatkan KPK.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
"Hari ini KPK membuka ruang untuk dikonsultasikan dari perencanaannya, bahkan kosultasi perencanaan bisa dilakukan secara online. Hal-hal seperti ini mudah-mudahan sudah terkomunikasikan, sehingga menjaga dan mengawal seluruh akuntabilitas dan responsibilitas kita," kata Khofifah Indar Parawansa usai hadir di Festival Pesona Lokal Malang, Minggu (15/10).
"Semua anggaran baik APBD tingkat II maupun I hari ini, tidak cukup hanya mengandalkan pada saat monitoring dan pengawasan paska pelaksanaan. Sekarang monitoring dan pengawasan saat perencanaan. Itu lebih clear dan memastikan bahwa yang kita rencanakan semua sudah dengan penuh kehati-hatian dengan penuh akuntabilitas dan sudah dengan proses monitoring dari KPK," sambungkan.
Kata Khofifah, akhir Agustus lalu sudah dilakukan telaah APBD provinsi dan RAPBD Kab/Kota untuk APBD 2019 oleh KPK. Upaya itu diharapkan memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja dan pencegahan tindak pidana korupsi.
"Sehingga semua sudah merasa bekerja dalam suasana clear and clean, yang menurut saya menjadikan kenyamanan kita bekerja, dedikasi kita dan produktifitas terhadap pekerjaan kita," katanya.
Ditegaskan Khofifah, pengawasan biasanya oleh BPKP atau BPK di akhir program, tetapi sekarang ini sudah harus dikomunikasikan dengan KPK sejak perencanaan. Langkah itu pernah dilakukan saat Khofifah menjabat sebagai Menteri Sosial.
Awal perencanaan seluruh tim dikumpulkan guna mendengarkan dari Tim Pencegahan KPK. Setelah itu dilakukan koordinasi sampai dipastikan bahwa rencana atau program sudah disusun dengan penuh kehatian-hatian, akuntabilitas, responsilitas dan terpantau KPK.
"Itu menurut saya bisa kita lakukan, masing-masing kita mengawalnya mulai dari perencanaan," pungkasnya.
Baca juga:
Besok diperiksa KPK, Bupati Malang Rendra Kresna berangkat ke Jakarta
Pekan depan, KPK periksa Bupati Malang terkait kasus suap
Dalami kasus suap Bupati Malang, KPK periksa 8 saksi
Wali Kota dan Bupati jadi tersangka, Malang Raya dinilai darurat korupsi
KPK geledah rumah anak Bupati Malang
Ekspresi Eddy Sindoro saat resmi ditahan KPK usai menyerahkan diri
KPK gelar konferensi pers terkait penyerahan diri Eddy Sindoro