8 Parpol Parlemen Ambil Langkah Hukum jika MK Putuskan Sistem Pemilu Coblos Partai
Namun, Doli belum menjelaskan secara detail langkah politik atau langkah hukum apa yang bakal dilakukan. Sebab, putusan resmi MK belum keluar.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya dan tujuh partai di parlemen siap ambil langkah politik dan hukum apabila Mahkamah Konstitusi (MK) putuskan sistem pemilu 2024 menjadi proporsional tertutup atau coblos partai.
"Golkar lah ya bersama dengan tujuh partai politik yang lain akan mengambil langkah-langkah. Ya, mungkin langkah politik atau langkah hukum lagi seperti itu,” kata Doli, kepada wartawan, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5).
-
Apa yang dilakukan Partai Golkar dalam Pilpres 2024? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Dia menyebut, Partai Golkar telah bekerja keras.
-
Apa yang diubah Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024? Jumlah ini bertambah dari sebelumnya yang terbatas 17 orang. “Ada kesepakatan baru, sekarang 19 orang. Sebelumnya MK hanya memperbolehkan pemohon membawa 17 orang terdiri dari 15 saksi dan 2 ahli,” kata Fajar kepada awak media di Gedung MK Jakarta, Selasa (26/3/2024).
-
Apa keputusan yang diambil Partai Golkar terkait Pilpres 2024? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Mengapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
-
Bagaimana Partai Golkar menunjukkan kerja kerasnya dalam Pilpres 2024? Kerja keras daripada tokoh-tokoh Golkar saya lihat di berbagai daerah yang saya datangi, yang saya kampanye dan saya minta maaf banyak daerah-daerah yang belum sempat saya datangi, saya kunjungi, dalam kampanye Pemilu yang baru saja lewat.
-
Siapa yang menyerahkan sepenuhnya keputusan sengketa Pemilu 2024 kepada Mahkamah Konstitusi (MK)? “Oh itu wilayahnya di Mahkamah Konstitusi,” kata Jokowi di Gorontalo, Minggu (21/4).
Namun, Doli belum menjelaskan secara detail langkah politik atau langkah hukum apa yang bakal dilakukan. Sebab, putusan resmi MK belum keluar. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak bersabar menunggu putusan MK terkait uji materi UU Pemilu tentang sistem Pemilu.
“Kita belum bisa berandai-andai lah. Yang saya katakan tadi, saya sih masih yakin dan percaya hakim konstitusi kita itu masih berpikir jernih mempertimbangkan berbagai implikasi kalau terjadi perubahan yang drastis seperti ini. Jadi kita tunggu saja,” ujar Doli.
Namun, Doli mengingatkan bahwa perubahan sistem Pemilu dari proposional terbuka atau coblos caleg menjadi tertutup atau coblos partai pasti akan berdampak pada tahapan Pemilu yang sudah berjalan.
Dia mencontohkan, terdapat hampir 300 ribu sampai 400 ribu bakal calon legislatif (bacaleg) yang mendaftarkan diri ke KPU. Mereka akan terdampak jika Pileg 2024 akhirnya digelar dengan sistem coblos partai.
"400 ribu orang ini sekarang sudah terlibat, Mereka datang ke pengadilan, mereka udah keluar duit buat kesehatan, udah macam-macam. Tiba-tiba enggak jadi. Ini kan yang nanti akan menimbulkan masalah. Masalahnya bukan hanya di parpol aja saya kira. Nanti juga (berpengaruh pada) persiapan (aturan),” paparnya.
Menurut Doli, mengubah sistem pemilu sama seperti memulai lagi dari nol atau dari awal. Padahal, tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan selama lebih dari 11 bulan.
“Kalau Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) kan katanya chaos, ya bisa jadi gitu. Tapi paling tidak, kalau tidak terjadi chaos, energi yang selama ini sudah kita buang selama 11 bulan ini itu akan wasting, akan sia-sia,” tuturnya.
Selain itu, Doli mengungkapkan, perubahan sistem pemilu secara tiba-tiba bakal menimbulkan ketidakpastian di masyarakat yang mayoritas sudah mengetahui bakal mencoblos langsung gambar caleg pilihan mereka.
"Masyarakat kita harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Mensosialisasikan itu enggak mudah loh berubah sistem gitu. Dan ini bisa menimbulkan ketidakpastian. Masyarakat nanti jadi enggak percaya, ini mana yang bener sebenernya," imbuh dia.
(mdk/ray)