Agung Laksono Klaim Menang Munas PMI, Segera Lapor Hasil ke Kemenkumham
Ketegangan dalam Munas PMI semakin meningkat, dan Agung Laksono telah melaporkan hasilnya kepada Kemenkumham. Simak kronologinya di sini.
Ketegangan di dalam Palang Merah Indonesia (PMI) semakin meningkat setelah diadakannya Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 yang diorganisir oleh dua kelompok yang berbeda. Agung Laksono, yang mengaku sebagai calon Ketua Umum PMI, telah melaporkan hasil Munas versinya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mendapatkan pengesahan. Di sisi lain, Jusuf Kalla, yang terpilih kembali secara aklamasi, menganggap tindakan Agung sebagai langkah yang melanggar hukum.
Perselisihan ini bermula dari adanya dualisme dalam pelaksanaan Munas PMI yang berlangsung di awal Desember 2024. Agung Laksono menegaskan bahwa Munas yang dipimpinnya telah memenuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Namun, Jusuf Kalla beserta timnya menyebutkan bahwa Munas tersebut merupakan sebuah manuver yang tidak sah.
- Masih Panas Gara-Gara Dualisme Ketum PMI, JK & Agung Laksono Tak Tegur Sapa di HUT ke-60 Partai Golkar
- Kisruh JK dan Agung Laksono di Tubuh PMI, Menteri Hukum Belum Terima Data Kepengurusan
- Profil Agung Laksono, Eks Menteri yang Dilaporkan JK ke Polisi Terkait Kisruh Pemilihan Ketua PMI
- Kisruh Pemilihan Ketum PMI: Dipolisikan Jusuf Kalla, Agung Laksono Laporkan Hasil Munas ke Kemenkum HAM
Situasi ini tidak hanya menciptakan ketegangan di dalam organisasi, tetapi juga menarik perhatian masyarakat karena berkaitan dengan lembaga kemanusiaan yang memiliki peranan penting di Indonesia. Saat ini, Agung Laksono dan timnya sedang menunggu keputusan dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan legalitas yang ada.
Awal Mula Konflik di Munas PMI
Ketegangan mulai muncul saat pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) yang diadakan oleh dua pihak yang berbeda. Jusuf Kalla, yang merupakan petahana, berhasil terpilih kembali secara aklamasi dalam Munas resmi yang diakui oleh sebagian besar anggota.
Di sisi lain, Agung Laksono mengadakan Munas tandingan dengan mengklaim bahwa dia telah mendapatkan dukungan dari lebih dari 20 persen anggota PMI. Tindakan Agung Laksono ini dianggap oleh Jusuf Kalla sebagai pengkhianatan terhadap organisasi. Ia menuduh Agung sengaja menciptakan kondisi dualisme demi kepentingan pribadi.
Pelaporan ke Kemenkumham oleh Agung Laksono
Pada tanggal 9 Desember 2024, Agung Laksono secara resmi mengajukan laporan mengenai hasil Musyawarah Nasional (Munas) dari kubunya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Dalam laporan tersebut, Agung menekankan bahwa Munas yang dilaksanakan telah mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Palang Merah Indonesia (PMI).
Ia menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kepemimpinan PMI memiliki legalitas dan keabsahan yang jelas. Agung juga menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah akan bersikap adil serta netral dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
Tanggapan Jusuf Kalla atas Langkah Agung Laksono
Jusuf Kalla memberikan tanggapan tegas terhadap tindakan Agung Laksono. Ia menilai bahwa penyelenggaraan Munas tandingan tersebut tidak sah dan merugikan organisasi, bahkan ia mengungkapkan bahwa dirinya telah melaporkan Agung Laksono kepada pihak kepolisian.
Dalam pernyataannya, Jusuf Kalla menekankan pentingnya PMI untuk memiliki satu kepemimpinan yang sah agar keutuhan organisasi dapat terjaga. Ia juga mengajak semua anggota untuk terus memberikan dukungan kepada kepemimpinannya demi kelangsungan dan stabilitas organisasi.
Dukungan dan Klaim Agung Laksono
Agung Laksono menyatakan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) yang ia pimpin didukung oleh 240 dari 392 anggota Palang Merah Indonesia (PMI) yang hadir. Ia menegaskan bahwa jumlah tersebut sudah mencukupi untuk memenuhi syarat legalitas sesuai dengan ketentuan organisasi.
Selain itu, Agung juga meminta agar semua pihak menghormati jalannya proses hukum dan menunggu keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ia meyakini bahwa tindakannya tidak melanggar hukum, tetapi merupakan upaya untuk memperjuangkan kebenaran.
Implikasi Konflik terhadap Organisasi PMI
Konflik yang terjadi saat ini dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif terhadap berbagai program kemanusiaan yang dijalankan oleh PMI. Ketidakpastian dalam kepemimpinan dapat mengalihkan perhatian organisasi dari tugas-tugas utama, seperti pengelolaan donor darah dan penanganan bantuan bencana.
Selain itu, para pengamat menekankan bahwa penyelesaian konflik ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap PMI. Keputusan yang diambil oleh pemerintah akan menjadi faktor penentu dalam menentukan legalitas kepemimpinan PMI ke depan.
Apa yang menjadi penyebab konflik di Munas PMI?
Konflik ini bermula dari penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) yang dilakukan oleh dua kelompok secara terpisah, yaitu kelompok Jusuf Kalla dan kelompok Agung Laksono.
Apa langkah yang diambil oleh Agung Laksono?
Agung mengirimkan laporan mengenai hasil Musyawarah Nasional (Munas) versinya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) agar dapat memperoleh pengesahan resmi.
Apa dampak konflik ini terhadap PMI?
Konflik yang sedang berlangsung ini memiliki risiko untuk mengganggu berbagai program kemanusiaan yang telah direncanakan. Selain itu, situasi ini juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap Palang Merah Indonesia (PMI), yang selama ini berperan penting dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan.