Agung Laksono tak setuju wacana KIH ingin revisi UU MD3
"Masih banyak RUU dan UU yang harus diselesaikan oleh parlemen yang terkait untuk kepentingan rakyat."
Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono menyatakan tak sepakat dengan niatan fraksi yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dikabarkan bakal merevisi UUMD3 pasca bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke pemerintahan Joko Widodo. Dia menilai tak ada sesuatu hal yang mendesak yang membuat revisi harus dilakukan dalam waktu dekat ini.
"Revisi UUMD3 saya belum melihat urgensinya karena masih banyak RUU dan UU yang harus diselesaikan oleh parlemen yang terkait untuk kepentingan rakyat, contohnya RUU Usaha Kecil dan Menengah atau RUU tentang Perbankan," kata Agung di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/9).
Lebih jauh, mantan Ketua DPR ini juga tidak mengetahui apa niatan di balik keinginan KIH untuk melakukan revisi UUMD3. Dia menyatakan apabila niatan revisi tersebut hanya demi menjatuhkan Koalisi Merah Putih (KMP) yang berkuasa di pimpinan DPR maupun di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dia mengaku tak menyetujuinya. Namun, apabila niatan revisi tersebut diperuntukkan untuk kepentingan rakyat, maka dia pasti akan menyetujuinya.
"Revisi UUMD3 apanya, apa terkait kekuasaan saja? Memang itu perlu tapi apakah jadi prioritas, saya kira tidak. Harus dibahas secara sungguh-sungguh," tukasnya.
Berubahnya sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang memilih bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo akan menguatkan posisi fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR. Selama ini, DPR dikuasai oleh fraksi parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyebut dengan bergabungnya PAN akan memuluskan keinginan KIH merevisi UU MD3. Revisi tersebut nantinya akan mengocok ulang pimpinan DPR maupun pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang dikuasai oleh KMP.
Baca juga:
Agung Laksono diperiksa polisi soal Pilkada Labuhanbatu Selatan
Agung Laksono desak MKD usut tuntas kasus Fadli Cs bertemu Trump
Agung Laksono tak iri jika PAN dapat jatah menteri
Golkar kubu Ical sebut PAN punya rencana strategis gabung Jokowi-JK
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Kapan Partai Golkar memutuskan mengusung Gibran? Keputusan diambil dalam Rapimnas Golkar pada Sabtu (21/10).
-
Kapan Golkar dan PAN menyatakan dukungannya kepada Prabowo? Menurut Aditya Perdana, sejumlah nama bisa dipertimbangkan mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo di Pilpres 2024, setelah Golkar dan PAN mendeklarasikan dukungan.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.