Ancaman Jeratan Pidana Imbas Pencatutan Data NIK untuk Dukung Dharma Pongrekun

banyak masyarakat yang mengaku data mereka dicatut, padahal sama sekali tidak tahu atau kenal apalagi menyatakan dukungan kepada Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Aksi protes masyarakat yang tidak terima data NIK dicatut untuk mendukung pasangan bakal Calon Gubernur DKI Independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana menuai polemik, bahkan muncul potensi jeratan pidana.

Demikian hal itu disampaikan Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini perihal pencatutan data NIK telah merugikan masyarakat.

“Pencatutan identitas untuk pencalonan perseorangan merupakan tindak pidana pemilihan yang diancam pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 185, 185A, dan 185B UU Pilkada UU 8/2015 _jo_ UU 10/2016,” kata Titi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/8).

Menurut Titi, sudah banyak masyarakat yang mengaku data mereka dicatut, padahal sama sekali tidak tahu atau kenal apalagi menyatakan dukungan kepada bakal calon tersebut. 

“Kejadian ini pasti berdampak terhadap kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap Pilkada Jakarta. Hal itu apabila tidak direspon dengan cepat dan akuntabel maka publik akan terus punya stigma bahwa pilkada berjalan curang dan tidak berintegritas,” kata dia.

Oleh sebab itu, Titi mendesak agar Bawaslu dan aparat keamanan sesuai UU Pilkada, UU Administrasi Kependudukan, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU ITE harus mengusut tuntas kasus pencatutan data NIK ini.

“Kalau ternyata kasus ini melibatkan paslon, maka harus tindakan tegas dari sisi administratif dan pidana untuk memproses hukum calon,” ujarnya 

“Selain itu, bagi para petugas yang terbukti tidak melakukan verifikasi faktual atau rekapitulasi syarat dukungan sebagaimana diperintahkan UU, maka anggota PPS, PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi bisa dipidana penjara dan denda sesuai ketentuan Pasal 186 UU Pilkada,” tambah dia.