Anggota DPR Kritik Menkeu: Menolong Rakyat Harus Tanpa Syarat
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang berencana memberikan stimulus perpajakan di masa pandemi virus corona (Covid-19) berdasar rekam jejak wajib pajak (WP). Politikus Golkar itu mengatakan, tidak semestinya kebijakan untuk menolong justru didasari diskriminasi.
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang berencana memberikan stimulus perpajakan di masa pandemi virus corona (Covid-19) berdasar rekam jejak wajib pajak (WP). Politikus Golkar itu mengatakan, tidak semestinya kebijakan untuk menolong justru didasari diskriminasi.
"Dalam situasi semua sektor ekonomi terdampak Covid-19 baik secara langsung atau susulannya, membicarakan fasilitas yang diberikan negara kepada rakyatnya dengan membedakan tingkat kepatuhan wajib pajak itu sudah tidak relevan," ujar Misbakhun melalui layanan pesan, Jumat (10/4).
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Bagaimana DPR ingin menyelesaikan masalah tawuran? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.
-
Kapan virus menjadi pandemi? Contohnya seperti virus Covid-19 beberapa bulan lalu. Virus ini sempat menjadi wabah pandemi yang menyebar ke hampir seluruh dunia.
Sebelumnya Menkeu menyatakan pemberian stimulus pajak di tengah pandemi Covid-19 akan dilakukan Secara hati-hati. Mantan managing director World Bank itu memerintahkan anak buahnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan insentif berdasar kepatuhan WP.
Namun, Misbakhun menilai kriteria tentang kepatuhan WP sangat teknis. Legislator di Komisi Keuangan dan Perpajakan DPR itu menegaskan, masyarakat awam pun sulit memahami aturan teknis itu.
Jika kebijakan diskriminatif itu diberlakukan, Misbakhun mengkhawatirkan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tak akan tertolong. Sebab, selama ini UMKM diidentikkan sebagai kelompok yang kurang patuh dari sisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak ataupun aturan formal lainnya.
Misbakhun lantas mengingatkan Menkeu SMI akan kebijakan Presiden Joko Widodo tentang bantuan bagi sektor UMKM. "Justru UMKM inilah yang ingin mendapatkan fasilitas stimulus fiskal tersebut pada fase pertama ini," katanya.
Sementara WP yang dianggap patuh, kata Misbakhun, selama ini sangat identik dengan pengusaha besar, holding company ataupun sektor usaha yang sedang menjadi primadona perekonomian.
"Mereka selama ini banyak mendapatkan fasilitas dari konsesi, kredit bank, obligasi, restitusi dipercepat, fasilitas impor pabean, fasilitas bonded zone (kawasan berikat, red) dan lainnya," sebut Misbakhun.
Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, dalam situasi normal pun sektor perpajakan membutuhkan upaya besar untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan SPT, penyesuaian klasifikasi lapangan usaha (KLU), ataupun ketaatan lainnya. Merujuk pada kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak, katanya, WP justru memperoleh insentif.
Sementara kini sektor ekonomi rakyat sangat membutuhkan pertolongan. Misbakhun menuturkan, kejatuhan sektor ekonomi akan menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, kredit macet, hingga terputusnya mata rantai suplai dan permintaan.
Oleh karena itu Misbakhun menegaskan, sudah semestinya negara hadir memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan. "Totalitas kehadiran fasilitas negara tanpa diskriminasi menjadi sangat penting sebagai bantalan yang menolong supaya kejatuhan sektor ekonomi tidak terjun bebas menjadi sebuah kejatuhan yang mematikan," tegasnya.
Mantan pegawai DJP Kementerian Keuangan itu menambahkan, upaya memulihkan ekonomi dari keterpurukan membutuhkan waktu lama. Menurut dia, pasar juga memerlukan para pelaku ekonomi untuk bangkit kembali.
Wakil rakyat asal Pasuruan Jawa Timur itu pun mengkhawatirkan potensi munculnya ketidakpercayaan terhadap institusi negara jika perekonomian tak kunjung pulih. Misbakhun menegaskan, kesalahan dalam mengambil kebijakan untuk memulihkan perekonomian dari efek pandemi Covid-19 bisa berujung pada kerusuhan.
"Ketakutan yang paling utama adalah lahirnya ketidakpercayaan pada institusi negara karena rakyat yang membutuhkan pertolongan justru merasa negara tidak hadir. Bisa-bisa muncul ketidakpercayaan publik bahkan mungkin social unrest (kerusuhan sosial, red) yang berujung pada koreksi politik dan mengubah perjalanan sejarah bangsa," ulasnya.
Misbakhun pun kembali mengingatkan Menkeu SMI tidak menggunakan momen saat ini untuk tujuan selain menolong rakyat. "At all cost (berapa pun biayanya, red), menolong rakyat tanpa syarat," tegasnya.
Dia meyakini, pertolongan yang tidak membeda-bedakan akan sangat membantu semua pihak dalam situasi saat ini. "Harapan saya negara hadir untuk semuanya. Dengan fasilitas pertolongan negaralah dunia usaha akan selamat, baik yang kecil, sedang maupun konglomerat," pungkasnya.
(mdk/bal)