Anggota DPR Minta 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan Tak Dipecat
Arsul menuturkan, yang tidak memenuhi syarat ini masih memiliki kesempatan untuk dijadikan ASN. Tergantung bagaimana kebijakan pimpinan KPK.
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta 75 pegawai KPK yang tidak lolos dari tes wawasan kebangsaan tidak perlu diberhentikan. Arsul menilai, sebaiknya pegawai yang tidak lolos diberikan pembinaan.
"Tidak memenuhi syarat itu bukan untuk diberhentikan, tapi diberi kesempatan, diberikan pembinaan agar wawasan kebangsaannya itu naik, terimprove, sehingga menjadi memenuhi syarat, bukan diberhentikan," kata Arsul di DPR, Kamis (6/5).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Arsul menuturkan, yang tidak memenuhi syarat ini masih memiliki kesempatan untuk dijadikan ASN. Tergantung bagaimana kebijakan pimpinan KPK.
"Kalau itu kebijakan. Kalau pimpinan KPK mengatakan bisa, setelah kamu memenuhi syarat," kata anggota DPR Fraksi PPP.
Sementara itu, Arsul tidak setuju dengan sejumlah materi dalam tes wawasan kebangsaan. Misalnya mengani qunut, dan praktik keislaman.
Lebih lanjut, dia bilang jika pegawai KPK sudah seorang patriot tidak perlu dites soal wawasan kebangsaan.
"Saya juga tidak setuju soal itu. Tetapi kalau kemudian ada yang menentang, harusnya Febri lah contohnya, mereka itu sudah patriot. Tidak perlu kemudian dites soal wawasan kebangsaan," katanya.
"Kalau kita bicara aparatur, memang harus wawasan kebangsaan. Wong rakyat saja gak boleh, apalagi ada aparatur negara yang selain mengatakan saya NKRI, saya Pancasila, tetapi berpikir juga Ideologi yang lain," tandasnya.
Baca juga:
Ahli: Alih Status Pegawai Berisiko Membuat KPK Tak Lagi Independen
KPK Siap Hadapi Praperadilan Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi
Febri Diansyah: KPK & Kemenpan RB Terkesan Berlomba Lempar Batu Sembunyi Tangan
Laode M. Syarif Kecewa Putusan MK Uji Formil Undang-Undang KPK
KPK Usut Dugaan Gratifikasi di Pemkab Lampung Utara