Anggota DPR Minta Polisi Usut Dugaan Kebocoran Data Kependudukan di 4 Daerah
Dugaan kebocoran data kependudukan terjadi di Dinas Dukcapil Kabupaten Malang, Kabupaten Subang, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi.
Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menyoroti dugaan kebocoran data kependudukan yang terjadi di empat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di empat kabupaten/kota. Polisi diminta mengusut tuntas.
"Penegak hukum diminta segera bertindak dalam menyikapi bocornya data kependudukan yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota. Perlu dilakukan investigasi dan penyelidikan lebih lanjut," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (15/6).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Siapa yang diduga terlibat dalam kebocoran data Pusat Data Nasional? “Kpd Yth @meutya_hafid pimpinan Komisi 1 DPR, kami mendapatkan data telak nan luar biasa bahwa kebocoran PDN diduga kuat berasal dari orang dalam sejak 11 Oktober 2022. Nama'y: Dicky Prasetya Atmaja. Dia bekerja di LintasArta. Dialah saksi mahkota, kok bisa? Thread! (``,)” tulisnya.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa tugas utama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)? PPDP pemilu bertugas tugas untuk memastikan proses pemilihan berjalan secara transparan, jujur, dan adil. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP Pemilu adalah satu dari sekian banyak hal mengenai pemilu yang penting untuk dipelajari pada euforia politik Tanah Air tahun 2024 ini.
-
Bagaimana cara DPR mendorong KPK untuk mengungkap terduga pelaku pembocoran informasi OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Apa yang disampaikan Retno Marsudi kepada Komisi I DPR RI? "Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak," kata Retno.
Hal itu dikatakan terkait dugaan kebocoran data kependudukan di Dinas Dukcapil Kabupaten Malang, Kabupaten Subang, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi.
Guspardi mengatakan, terkait kejadian tersebut aparat penegak hukum harus memproses dengan melakukan penyelidikan serta penyidikan kenapa sampai terjadi kebocoran data dan harus dilakukan secara proaktif.
"Jika hasil dari investigasi menunjukkan ada unsur pidana, pihak yang terlibat harus dihukum sesuai dengan peraturan berlaku," ujarnya.
Di lain sisi, menurut dia, Dinas Dukcapil) setempat perlu mematikan atau "take down" terlebih dahulu seluruh layanan yang terkoneksi dengan internet.
Langkah selanjutnya, kata dia, adalah memperkuat sistem pengamanan server data kependudukan agar kejadian serupa ke depan tidak terulang lagi.
"Kalau seandainya masuk ke ranah hukum dan merugikan banyak orang dan ada unsur pidana kenapa tidak harus (pidana). Kepolisian harus proaktif dan profesional, bisa saja persoalan serupa terjadi di daerah lain," katanya.
Politisi PAN itu mengatakan Kemendagri mengakui ada data kependudukan yang bocor. Data tersebut berasal dari Kabupaten Malang, Kabupaten Subang, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi.
"Kebocoran data kependudukan tersebut terjadi karena adanya peretasan empat server milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di empat lokasi tersebut," katanya.
Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pihaknya sudah mengevaluasi masalah tersebut dan sudah diketahui sejak sepekan lalu.
Zudan menjelaskan pihaknya sudah mengevaluasi empat layanan daring Dinas Dukcapil di empat daerah tersebut karena memiliki masalah dalam aspek pengamanan data.
Baca juga:
Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan, Polisi Masih Dalami Keterangan Saksi
Kasus Kebocoran Data, Polri Sudah Periksa Sejumlah Vendor di BPJS Kesehatan
Curi Data Kartu Kredit WNA, Komplotan Peretas Dibekuk Polda Jatim
BPJamsostek Pastikan Tak Ada Data Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bocor
Polisi Bakal Periksa 5 Vendor BPJS Kesehatan Terkait Kebocoran Data Peserta