Anggota DPR: Pemerintah Kedodoran Susun RUU Cipta Kerja
Salah satu contoh yang dia sebut, yakni pasal 170 RUU Ciptaker yang menyatakan Pemerintah dapat mengubah ketentuan dalam undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP).
Anggota Baleg asal fraksi NasDem Taufik Basari mengatakan, ada cukup banyak persoalan yang dapat ditemukan dalam RUU Cipta Kerja. Meskipun memang harus diakui RUU usulan pemerintah itu memiliki tujuan yang baik. Hal ini dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan dua pakar hukum, yakni Bambang Kesowo dan Satya Arinanto.
"Sebenarnya maksud dan tujuan RUU ini jelas, sepertinya memang dimaksudkan untuk membangkitkan ekonomi kita, dengan melakukan debirokratisasi, memperbaiki perizinan dan sebagainya dengan metode omnibus," kata dia, Rabu (29/4)
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Kenapa kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini disegerakan disahkan? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global."Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia," ujar Prabowo.
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Apa peran Rizki Natakusumah di DPR? Setelah menikahi Beby Tsabina, Rizki Natakusumah semakin menjadi pusat perhatian publik, terutama saat melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR RI.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
"Tapi seperti yang tadi disampaikan Pak Bambang, ketika masuk ke detail, muncul banyak masalah. Tadi dikatakan devils is in detail," ujar dia.
Dia menilai hal itu menjadi persoalan pemerintah dalam menyusun RUU Ciptaker. Tujuan baik yang ada di balik munculnya RUU Ciptaker, tidak mampu diterjemahkan pemerintah dalam poin-poin yang menjadi isi RUU.
"Di bagian konsideran, maksud dan tujuan sebenarnya sudah jelas. Niat baiknya sudah terlihat dari pemerintahan, tapi kedodoran ketika berupaya mendetailkan bagian mana yang harus diatur, bagian mana yang harus dihapus, norma baru apa yang harus muncul untuk mencapai maksud dan tujuan dari RUU ini," ungkap dia.
Salah satu contoh yang dia sebut, yakni pasal 170 RUU Ciptaker yang menyatakan Pemerintah dapat mengubah ketentuan dalam undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP).
"Seperti yang sudah disampaikan pak Bambang seperti pasal 170. Menurut saya juga terang benderang problemnya. Dari segi teori hukum saja sudah bermasalah," tegasnya.
Dia pun menambahkan, publik harus dilibatkan dalam pembahasan RUU Ciptaker. Meski demikian, lanjut dia, publik juga diharapkan memberikan masukan yang berkualitas terkait RUU tersebut. Bukan hanya berkutat pada menolak atau menerima RUU Ciptaker.
"Yang penting kita buka partisipasi publik terhadap proses yang berjalan dan yang paling penting juga diskursusnya harus kita perdalam jangan berhenti hanya pada soal menolak menerima tapi argumentasinya apa, sarannya apa, masukannya apa. Ini kan memperkaya kita semua," tandasnya.
Baca juga:
Pakar Hukum: Omnibus Itu Bukan untuk Mengubah Atau Mencabut UU Lain
RUU Cipta Kerja Buat UMKM Cepat Naik Kelas
Pengusaha Usul Nama RUU Cipta Lapangan Kerja Diubah Agar Tak Diprotes Buruh
Politikus PDIP Arteria Dahlan: RUU Cipta Kerja Cek Kosong
Panja RUU Cipta Kerja: Kalau Mau Ditunda, Silakan Pemerintah Tarik Draf