Antikorupsi jadi materi pokok sekolah calon kepala daerah PDIP

"Materi ini dibawakan oleh salah satu guru besar dari Universitas Gadjah Mada," ujar Andreas.

Ketua DPP PDIP Andreas Pareira mengatakan, sekolah partai calon kepala daerah yang dilaksanakan oleh partainya memuat sejumlah materi pokok. Salah satu yang penting adalah bagaimana menciptakan pemerintahan daerah yang efektif dan bebas dari korupsi.

"Secara khusus dibahas bagaimana rancangan politik anggaran yang bebas korupsi dan secara efektif memperjuangkan kepentingan rakyat dengan memperjuangkan belanja publik jauh lebih besar daripada belanja aparatur. Materi ini dibawakan oleh salah satu guru besar dari Universitas Gadjah Mada," ujar Andreas di Jakarta, Selasa (30/6).

Andreas menambahkan, materi pemberantasan korupsi tampak sejak sambutan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di pembukaan Sekolah Partai tersebut pada Minggu (28/6) lalu. Hal ini diperkuat lagi dengan pemberi materi seperti Gubernur Kalteng Teras Narang yang membuat kerjasama yang baik dengan KPK, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang memiliki slogan antikorupsi dan materi khusus pemerintahan antikorupsi yang dibawakan oleh politikus PDIP Eva Kusuma Sundari.

Lebih lanjut, Andreas menjelaskan, aspek-aspek pencegahan korupsi juga dibahas dalam Sekolah Partai ini, yaitu dengan cara yang bersifat produktif. Misalnya memberikan insentif beasiswa, atau promosi bagi pegawai negeri sipil yang terbukti jujur dan berprestasi.

Selain itu, juga dibahas bagaimana cara-cara yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk aparatur pemerintahan, melalui gerakan antikorupsi. Sekolah Partai untuk angkatan pertama diikuti 137 calon kepala daerah berasal dari 25 provinsi dan 99 kabupaten/kota yang akan maju dalam pilkada serentak yang akan digelar pada Desember 2015 mendatang.

"Dengan sekolah partai tersebut maka para calon kepala daerah yang dilatih akan memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan mengabdi kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara," tutup Andreas.

Baca juga:
'PDIP sah saja minta jatah menteri, tapi jangan buat gaduh'
Strategi PDIP percepat reshuffle lewat isu menteri hina Jokowi?
Masinton sebut Rini berkewarganegaraan ganda, wajib dicopot
Jokowi diminta isi pembekalan calon kepala daerah PDIP
Fraksi Hanura: Memang Sutiyoso terkena kasus yang mana?