Ketua MPR Temui PP Muhammadiyah Bahas Amandemen UUD 1945
Rencananya, dalam pertemuan tertutup ini mereka akan meminta usulan terkait dengan rencana amandemen UUD 1945.
Ketua dan jajaran MPR RI menyambangi Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (16/12). Pantauan di lokasi, mereka yang hadir di antaranya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), Hidayat Nur Wahid dan Arsul Sani.
Kedatangan mereka pun disambut oleh Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nassir dan dua anggota pimpinan MPR lainnya. Rencananya, dalam pertemuan tertutup ini mereka akan meminta usulan terkait dengan rencana amandemen UUD 1945.
-
Bagaimana UUD 1945 disahkan? Peringatan Hari Konstitusi mengacu pada disahkannya UUD 1945 melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritus Junbi Inkai).
-
Apa isi dari Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen? Sebelum amandemen, pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa batasan periode.
-
Kenapa Pasal 7 UUD 1945 diubah? Pasal 7 dalam UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan presiden diubah karena beberapa alasan, antara lain: Untuk menghindari praktik kekuasaan yang otoriter, korup, dan nepotis yang terjadi pada masa Orde Baru, yang memungkinkan seorang presiden menjabat tanpa batas periode. Untuk mendorong regenerasi dan demokratisasi kepemimpinan nasional, yang memberi kesempatan kepada calon-calon presiden lain yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan aspirasi rakyat.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Kapan Monumen Perjuangan 1945 diresmikan? Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan peresmian 10 November 1984, taman pun direhabilitasi pada tahun 2018.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
Hingga berita ini diturunkan, pertemuan pun masih berlangsung secara tertutup antara MPR dengan Muhammadiyah.
Sebelumnya, pimpinan MPR terus bergerilya menggelar silaturahmi kebangsaan ke berbagai elemen masyarakat, tokoh bangsa dan organisasi kemasyarakatan. Silaturahmi digelar untuk menghimpun masukan dan aspirasi berkaitan dengan agenda MPR menghadirkan kembali haluan negara.
Ketua Fraksi PPP MPR, Arwani Thomafi mengatakan, silaturahmi kebangsaan pimpinan MPR bisa menjadi contoh atau role model sebagai embrio untuk menciptakan stabilitas politik.
"Sudah tepat Pimpinan MPR melakukan silaturahmi kebangsaan. Ini menjadi role model, yaitu bagaimana pemimpin-pemimpin kita mengedepankan dan menjaga persatuan dan pada akhirnya memastikan bahwa stabilitas politik sangat penting," kata Arwani Thomafi dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema 'Makna Silaturahmi Kebangsaan Untuk Indonesia' di Media Center, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12).
(mdk/ded)