Baleg sebut mayoritas fraksi sepakat tambah 1 kursi pimpinan DPR, 3 MPR, dan 1 DPD
Baleg sebut mayoritas fraksi sepakat tambah 1 kursi pimpinan DPR, 3 MPR, dan 1 DPD. Saat ini masih ada fraksi yang belum setuju dengan penambahan kursi di DPR dan MPR. Fraksi itu adalah NasDem dan Demokrat.
Badan Legislatif (Baleg) menggelar rapat tingkat Panitia Kerja (Panja) guna membahas Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPRD (UU MD3), Rabu (7/2). Dari hasil rapat sementara, Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo mengatakan, hampir semua fraksi sepakat untuk menambah satu kursi di DPR dan tiga kursi MPR.
"Jumlah pimpinan MPR itu tadi hampir semua sepakat untuk menambah tiga itu ditetapkan dari partai pemenang pemilu urutan nomor satu dan kemudian dua dan tiga dan seterusnya," kata Firman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Bagaimana DPR ingin menyelesaikan masalah tawuran? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.
-
Bagaimana cara DPR RI memastikan kinerja BUMN yang mendapat PMN? Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI," ujarnya.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
Firman menuturkan, nantinya partai yang menduduki slot kursi akan ditetapkan secara bersama-sama. Tentunya berdasarkan partai pemenang pemilu 2014.
"Itu ditetapkan dari partai pemenang pemilu urutan nomer satu dan kemudian dua dan tiga disebut. Bagi mereka yang udah dapat artinya kan partai pemenang pemilu berikutnya," ungkapnya.
Selain DPR dan MPR, juga ada usulan penambahan dua kursi untuk DPD. Hal itu diperlukan untuk mengakomodasi tugas baru dari DPD.
"DPD ya ada penambahan memang DPD ini akan mendapatkan satu tugas baru di mana ada tugas yang akan memberikan kewenangan pada DPD untuk melakukan pemantauan pada penyusunan yang namanya peraturan daerah dan juga mereka akan melakukan pemantauan pada pengguna anggaran daerah," tuturnya.
Firman juga mengungkapkan saat ini masih ada fraksi yang belum setuju dengan penambahan kursi di DPR dan MPR. Fraksi itu adalah NasDem dan Demokrat.
"Kita hormati bahwa NasDem tidak setuju dengan penambahan kemudian Demokrat juga mereka juga menyampaikan hal yang sama. Ada keberatannya namun tentunya keberatan inikan sebagai merupakan bagian dari dinamika oleh karena itu kita akan melihat suara terbanyak dari seluruh fraksi-fraksi," tandasnya.
Baca juga:
Rapat Baleg bahas penambahan kursi pimpinan DPR masih mentok
Tak setuju penambahan kursi DPR & MPR, NasDem sebut seperti bagi-bagi kekuasaan
Sebelum 14 Februari 2018, Ketua DPR pastikan UU MD3 akan disahkan
Sekjen PPP minta DPD dilibatkan bahas penambahan kursi pimpinan MPR
Baleg sebut pemerintah setuju tambah 1 kursi pimpinan DPR dan 2 kursi MPR
PKB usulkan penambahan dua kursi pimpinan di MPR, DPR dan DPD
Bamsoet sebut semua fraksi setuju PDIP dapat jatah pimpinan DPR dan MPR