Bamsoet: DPR Bukan Mengkritik Presiden Tapi Kerja Menteri

Nantinya dengan sikap kritis, DPR bisa untuk mengkritik kinerja menteri kabinet kerja melalui program kerja pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Disamping itu, menteri yang tidak melaksanakan tugas dengan baik akan langsung diganti oleh Presiden.

2019-10-24 22:00:00

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menganggap banyaknya partai yang merapat ke koalisi Jokowi tidak mengurangi sikap kritis kepada pemerintah. Justru adanya rekonsiliasi politik di antara elit saat ini akan berdampak baik pada pemerintahan lima tahun mendatang.

"Jelas sangat baik bagi suatu pemerintah kalau jajaran legislatornya dan eksekutifnya kuat, maka kebijakan yang diambil juga punya daya dukung yang kuat. Jadi ini ada nuansa baru di kabinet yang baru saja diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Beliau berani memberi peluang yang besar bagi anak muda milenial," katanya di Semarang, Kamis (24/10).

Nantinya dengan sikap kritis, DPR bisa untuk mengkritik kinerja menteri kabinet kerja melalui program kerja pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Di samping itu, menteri yang tidak melaksanakan tugas dengan baik akan langsung diganti oleh Presiden.

"Jadi tidak lepas dari kritis. Sikap kritis datangnya dari anggota DPR bukan untuk mengkritik Presiden tapi mengkritik kerja menteri. Karena mereka dituntut kerja keras ekstra untuk membantu mewujudkan visi misi Presiden," jelasnya.

Bamsoet mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk menunjukkan kemampuannya dalam 100 hari kerja.

"Susunan kabinet yang semacam ini, katanya menunjukkan kemampuan Jokowi yang punya kalkulasi politik yang matang," ungkapnya.

Ia menyebut bahwa yang paling mencolok adalah masuknya Prabowo Subianto menjadi Menhan. Begitu pula ada nama Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Pak Prabowo jelas punya kapabilitas di sektor pertahanan, Edhy Prabowo yang jadi Menteri KKP juga layak diuji. Dan hal-hal ini dapat dilihat bila anak muda nyatanya punya peluang yang sama di bidang politik dan birokrasi," tuturnya.

Pihaknya menilai saat ini hanya diperlukan penyesuaian beberapa waktu mengingat banyak menteri dari kalangan anak muda yang berlatar belakang sebagai pengusaha.

"Jatah menteri tiga atau empat tidak penting, yang sekarang dipikirkan hanya perlu penyesuaian yang baik. Sebab banyak anak muda yang dulunya pengusaha masuk sistem birokrasi, mereka dipilih berdasarkan figurnya untuk mempercepat visi misi presiden lima tahun ke depan," tutupnya.

Baca juga:
Golkar Bersyukur Dapat 3 Kursi Menteri di Kabinet Indonesia Maju
YLBHI: Keberpihakan Jokowi di Periode Kedua Terhadap Isu HAM Lemah
NasDem Siapkan Pengganti Johnny Plate di DPR
Gerindra Sebut Pemulangan Rizieq dan Prabowo Jadi Menhan Tidak Relevan
Hari Pertama Kerja, Tjahjo Kumolo Siapkan Regulasi Nomenklatur Kementerian Baru
Tiba di Kemenhan, Prabowo Disambut Apel Militer

(mdk/fik)