Banggar sebut dana saksi sudah tak bisa masuk APBN 2019
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jazilul Fawaid mengatakan dana saksi untuk partai politik peserta pemilu tidak bisa dibahas lebih lanjut. Sebab, kata dia, tidak ada payung hukum untuk menurunkan dana tersebut.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jazilul Fawaid mengatakan dana saksi untuk partai politik peserta pemilu tidak bisa dibahas lebih lanjut. Sebab, kata dia, tidak ada payung hukum untuk menurunkan dana tersebut.
"Sudah tidak bisa (masuk APBN)," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10).
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Kapan PDIP menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
Jazilul menjelaskan, pemerintah juga tidak bisa memasukan dana saksi ke APBN Tahun 2019. Jika ingin memasukan dana saksi maka harus ada revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Makanya kalau kita ingin dana saksi ternyata harus memulai dengan revisi undang-undang agar dibunyikan di Undang-undang Pemilu bahwa dana saksi," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10).
Menurutnya, hal ini bisa saja disiasati melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Namun, waktu pembahasan APBN Tahun 2019 sudah tak lagi banyak.
"Kalau undang-undangnya diubah dengan mengeluarkan Perppu bisa karena itu amanah tapi dari siklus sudah tidak bisa memungkinkan. Dari pembahasan dalam siklus anggaran sudah tidak mungkin karena waktunya sudah lewat," ungkapnya.
Jazilul mengungkapkan dalam waktu dekat Banggar akan rapat untuk mendengar pandangan fraksi terkait dana saksi. Meskipun dia yakin, dana saksi sudah tidak bisa dimasukan ke APBN Tahun 2019.
"Pandangan mini fraksi dalam minggu ini. Jadi Panja belanja pemerintah pusat raker postur anggaran sudah selesai dengan Ibu Menteri, diwakili juga Bappenas itu sudah selesai posturnya dan untuk dana saksi memang sudah selesai juga," ucapnya.
Di tempat yang sama, Ketua Banggar DPR, Azis Syamsudin menegaskan pihaknya belum menerima usulan anggaran secara resmi dari Komisi II terkait dana saksi untuk partai politik peserta pemilu.
"Belum ada," singkat Azis.
Baca juga:
Ikuti UU Pemilu, Wamenkeu tolak dana saksi dibebankan pada APBN
ICW: Dana saksi Pemilu harus jadi tanggung jawab parpol
NasDem tolak dana saksi pemilu ditanggung pemerintah karena membebani APBN
Fadli Zon nilai saksi Pemilu dibiayai negara bakal meningkatkan kualitas demokrasi
Usulan dana saksi dibiayai APBN, parpol diminta tak jadi benalu dan bebani negara