Bawaslu Rekomendasikan 180 Pemilihan Suara Ulang di Pilkada, 26 Tak Ditindaklanjuti KPU
Penolakan menggelar 26 PSU itu setelah KPU mengkaji rekomendasi Bawaslu.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty menujukkan data soal rekomendasi pengawas Pemilu di Pilkada serentak 2024. Hasilnya, ada 180 rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU). Namun 26 di antaranya tidak melaksanakannya rekomendasi karena perbedaana perspektif Bawaslu dengan KPU.
“Karena ketika rekomendasi disampaikan ke KPU, dan kemudian KPU melakukan kajian juga, maka 26 tidak dilaksanakan,” kata Lolly saat media gathering dan diskusi media di Kepulauan Bintan, Selasa (3/12).
- 6 TPS di Sulsel Tak Gelar Pemungutan Suara Ulang, Ini Penjelasan KPU
- KPU Lakukan Pemilihan Suara Ulang di 1.521 TPS dari 1.692 Direkomendasikan Bawaslu
- KPU: 686 TPS Lakukan Pemungutan Suara Ulang, Tersebar di 38 Provinsi
- Bawaslu Usulkan 1.496 TPS Gelar Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, Catat Lokasinya
Selanjutnya, Lolly menambahkan untuk rekomendasi penghitungan surat suara ulang atau PSSU, ada sebanyak 33 rekomendasi dan semua rekomendasi itu dilaksanakan.
“Kemudian ada Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) ada 5 rekomendasi dan semuanya dilaksanakan. Ada juga pemungutan suara susulan (PSS) ada 62, dan 62 nya dilaksanakan,” jelas dia.
Jumlah PSU Menurun
Dari data tersebut, Bawaslu merefleksikan dari jumlah sebaran, maka kelihatan rekomendasi atas peristiwa PSU, PSSU, PSL, PSS, secara data mengalami penurunan. Maknanya, pertama kerja teman-teman adhoc lebih baik, sehingga kesalahan yang harus dilaksanakan koreksi tidak banyak seperit pemilu senelummya.
“Refleksi kedua, upaya pencegahan berarti kuat, seperti ada yang nyoblos dua kali karena kertasnya nempel di Cianjur tapi bisa dicegah, sehingga ymg masuk hanya satu, dan satu lagi masuk klasifikasi surat suara rusak,” ungkap Lolly.
“Maka terhadap peristiwa itu, PSU direkomendasikan tidak dilakukan, karena hak pilihnya tidak terlanggar. Artinya pencegahan bisa dilakukan secara cepat dalama momentum yang tepat,” imbuh dia.
Sebagai refleksi ketiga, Bawaslu menyebut adalah kolaborasi. Dia meyakini komunikasi dan koordinasi antara penyelenggara di Bawaslu dan KPU dan juga media menjadi pemantau Pemilu dan saksi yang melihat proses itu.
“Antara sekian banyak peristiwa yang mencuat hari ini, maka kita harus bisa menyatakan secara garis besar bahwa Pilkada 2024 berjalan dengan baik,” dia menandasi.