Bertemu Mendagri, Ketua DPR bahas evaluasi pilkada langsung
Mendagri Tjahjo Kumolo menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Bamsoet menyebut pertemuan tersebut membahas mengenai beberapa hal salah satunya mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Bamsoet menyebut pertemuan tersebut membahas mengenai beberapa hal salah satunya mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung.
Dia menyebut bersama pihak pemerintah yakni Kemendagri sepakat untuk mengevaluasi ulang sistem Pilkada yang ada. Sehingga dapat diketahui seberapa besar manfaat dengan adanya penyelenggaraan Pilkada secara langsung tersebut.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan Bendungan Jenderal Soedirman diresmikan? Pada tahun 1989, Bendungan Jenderal Soedirman, juga dikenal sebagai Waduk Mrica, diresmikan oleh Presiden Soeharto.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
Sebab, kata dia, beberapa tokoh nasional seperti Mahfud MD ataupun Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga meminta untuk diadakan evaluasi kembali dalam sistem penyelenggaraan Pilkada.
"Kita minta seluruh kekuatan politik yang ada melihat kembali, mempelajari kembali kalau memang Pilkada langsung memberikan manfaat banyak kepada masyarakat akan kita teruskan," kata Bamsoet, Jumat (6/4).
Apalagi saat ini, Politisi Golkar ini menyebut banyaknya kepala daerah yang bermasalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. Tak hanya itu, dia mengatakan korupsi dapat terjadi akibat biaya yang tinggi saat pilkada.
"Untuk mendapatkan tiket saja harus mengeluarkan biaya yang luar biasa, belum kampanyenya, belum biaya saksinya dan belum biaya penyelenggaraan Pilkada hampir Rp 18 triliun," papar dia.
Bahkan dia menyebut, tidak menutup kemungkinan bila ada kemungkinan mengembalikan Pilkada langsung itu melalui DPRD kembali.
"Iya tidak menutup kemungkinan, dan tidak menutup kemungkinan Pilkada akan tetap seperti ini," jelas Bamsoet.
Sedangkan, Tjahjo mengatakan untuk evaluasi Pilkada pemerintah tetap semangat hak pilih tetap dilakukan oleh rakyat. Kendati begitu, dia mengakui banyaknya pengeluaran saat pelaksanaan Pilkada tersebut yang tidak sesuai harapan.
"Seseorang mau maju Pilkada, kalau boleh jujur pilihan milyar. Padahal enggak sesuai dengan yang didapat," jelas Tjahjo.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Ketua DPR minta KPU bersihkan nama pemilih ganda di DPS Pilkada 2018
1 Juta data pengguna bocor, Bamsoet minta Kominfo tegas ke Facebook
Banyak pesawat tak laik sanitasi, Kemenhub dan Kemenkes didesak turun tangan
Dikunjungi Dubes AS, Ketua DPR tegaskan sikap RI soal Palestina
Temui Bambang Soesatyo di DPR, Nyak Sandang bercerita soal pembangunan agama di Aceh