Cak Imin: Isu Kasus Kardus Durian Tidak Laku Lagi
Cak Imin menyebut, kasus kardus durian yang menyeret namanya tidak akan laku jika dimainkan pada Pemilu 2024 mendatang.
Cak Imin menyebut, kasus kardus durian hanya dijual pada Pemilu 2019 lalu.
Cak Imin: Isu Kasus Kardus Durian Tidak Laku Lagi
Bacawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai, kasus kardus durian yang menyeret namanya tidak akan laku jika dimainkan pada Pemilu 2024 mendatang. Dia menyebut, kasus tersebut hanya dijual pada Pemilu 2019 lalu.
Diketahui, kardus durian merupakan kasus suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun 2011 silam.
- Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Diajak Keliling Kebun, Makan Durian Musang King lalu Petik Alpukat Super
- Lagi Musim! Begini Cara Pilih Buah Durian yang Matang dan Manis
- Otak Licik Penjual Durian Bikin Tercengang Pakai Alat Suntik 'Hasilnya Memuaskan'
- Potret Unik Durian Kembang Senduro Lumajang, Ada Bunga di Tengah Daging Buah
"Sudah enggak ada, kamu jangan mengada-ngada lagi, pemilu tahun ini udah enggak bakal laku itu, itu pemilu tahun lalu, jualan isu itu, sekarang udah enggak laku lagi,"
kata Cak Imin, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/10).
merdeka.com
Kendati demikian, jika kasus tersebut dipermasalahkan kembali, dia mengaku tak berhak untuk menjawab. Cak Imin meminta agar publik bertanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tanya KPK, kok tanya saya,"
tegas dia.
merdeka.com
Sebagai informasi, kasus 'kardus durian' merupakan kasus korupsi terkait proyek Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang melibatkan PT Alam Jaya Papua sebagai pihak swasta.
Saat itu, tahun 2011, Cak Imin masih menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).
Kasus ini menyeret dua anak buah Muhaimin di Kemenakertrans, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT) I Nyoman Suisnaya, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans Dadong Irbarelawan.
Keduanya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 25 Agustus 2011 atau 25 Ramadhan 1432 Hijriah, lima hari jelang Lebaran.
Tak hanya Nyoman dan Dadong, KPK juga mencokok seorang pengusaha bernama Dharnawati.