Calon kepala daerah jadi tersangka, JK sebut ada untung ruginya
Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut angkat bicara. JK sapaan akrabnya menilai, penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka ada untung dan ruginya. Mekanisme penggantian calon kepala daerah tersangka akan lebih sulit jika yang bersangkutan memperoleh suara terbanyak dan memenangkan pilkada.
Sejumlah calon kepala daerah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru, calon gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus ditetapkan tersangka korupsi kasus pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009.
Penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah menuai polemik. Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut angkat bicara. JK sapaan akrabnya menilai, penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka ada untung dan ruginya.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
"Ya, memang ada baik dan ada akibat negatifnya. Kalau tidak (diumumkan) ya sama saja," kata Wapres Jusuf Kalla, dalam kunjungan kerjanya ke Manado, dilansir Antara, Senin (19/3).
Menurut Wapres, mekanisme penggantian calon kepala daerah tersangka akan lebih sulit jika yang bersangkutan memperoleh suara terbanyak dan memenangkan pilkada.
"Nanti kalau tersangkanya setelah dia menang, lebih susah lagi prosesnya. Hukum itu, apalagi kalau tertangkap OTT (operasi tangkap tangan) lebih susah lagi karena tidak bisa ditunda kalau OTT," ujar Wapres.
Penggantian calon kepala daerah tersangka tidak diatur dalam Undang Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya mengatur bahwa calon kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai peserta pilkada oleh KPU, tidak dapat mengundurkan diri atau diganti oleh calon lain kecuali calon tersebut berhalangan tetap.
Sebelumnya, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menjelaskan kerumitan proses pemberhentian kepala daerah yang pada saat pilkada telah berstatus tersangka dan terpilih sebagai kepala daerah.
"Memang dari segi aturan main, regulasi di kita cukup rumit. Kalau kepala daerah terdakwa, UU mengatakan maka dia harus diberhentikan sementara. Tapi kalau sebagai calon (kepala daerah), itu tidak ada aturannya," kata Djohermansyah.
Mantan Dirjen Otonomi Daerah itu menjelaskan apabila calon kepala daerah tersangka kemudian terpilih dalam pilkada, maka mekanisme pemberhentiannya tidak bisa langsung.
"Diberhentikan juga menunggu dia dilantik dulu. Jadi setelah terpilih, menang, dilantik sebagai kepala daerah, baru proses pemberhentiannya dilakukan," katanya.
Baca juga:
Soal OTT calon kepala daerah, KPK tegaskan tak ikut berpolitik
Ketua KPU tak setuju usulan KPK soal Perppu calon kepala daerah
Gerindra sebut KPK tak bisa tunda proses hukum calon kepala daerah korupsi
KPK minta pemerintah keluarkan Perppu, Wiranto sebut tidak mudah
Wiranto akan jelaskan ke KPK terkait imbauan penundaan tersangka kepala daerah