Cegah Anggota Dewan Korupsi, Akbar Tandjung Usul Pileg Pakai Sistem Tertutup
Cegah Anggota Dewan Korupsi, Akbar Tandjung Usul Pileg Pakai Sistem Tertutup. Akbar pun mengusulkan cara agar politikus tak tergoda melakukan praktek transaksional. Menurutnya, sistem pemilu legislatif Indonesia harus dikembalikan pada sistem tertutup, yakni di mana pemilih hanya memilih partai dan bukan orang.
Wakil Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung turut prihatin dengan maraknya kasus korupsi di Indonesia. Dia menilai, korupsi sering terjadi karena adanya praktik transaksional dalam menduduki jabatan politik tertentu.
Dalam kata lain, diperlukan biaya mahal untuk seseorang bisa menjabat sehingga godaan untuk balik modal sangatlah besar.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jaksel dalam kasus korupsi timah? Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan tahap II, menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.Adapun yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) adalah tersangka Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.
"Untuk menduduki jabatan politik itu kan perlu biaya yang tinggi. Nah biaya yang tinggi itu tentu pada suatu waktu tentu harus dia usahakan untuk kembali," tutur Akbar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (16/10).
"Untuk mengembalikan itu akhirnya mendorong mereka-mereka untuk mengadakan praktik transaksional dan sehingga KPK menentukan OTT kepada mereka," sambungnya.
Akbar pun mengusulkan cara agar politikus tak tergoda melakukan praktik transaksional. Menurutnya, sistem pemilu legislatif Indonesia harus dikembalikan pada sistem tertutup, yakni di mana pemilih hanya memilih partai dan bukan orang.
Sebab, pemilihan perorangan dengan suara terbanyak dinilainya membuat para calon saling berlomba mengeluarkan modal untuk mengiklankan diri.
"Nah untuk calon yang punya finansial tentu mempunyai peluang untuk memakai kemampuan finansialnya untuk dapat suara terbanyak, itu artinya kan politik kita sangat menjadi tidak sehat karena transaksional itu," ujar dia.
Akbar menegaskan, karena alasan itu, dia setuju dengan sistem tertutup untuk menghindari budaya korupsi. Meski begitu, dia mengimbau agar partai politik juga tetap terbuka dan menerima aspirasi publik.
"Iya betul (dukung sistem tertutup), jadi untuk partai politik. Nah tadi saya sampaikan juga partai-partai politik harus terbuka untuk menentukan calon-calon itu. Istilahnya secara demokratis terbuka dan juga memperhatikan aspirasi-aspirasi publik. Sehingga publik juga ikut menentukan calon dari partai politik begitu," katanya.
Reporter: Ratu Annisaa Suryasumirat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Bamsoet 'Cooling Down', Akbar Tanjung Persilakan Kader Lain Tantang Airlangga
Akbar Tanjung Harap Calon Ketua MPR dari Golkar Diputuskan Lewat Musyawarah
Akbar Tandjung Senang Airlangga dan Bamsoet Berdamai
Kabar Demonstran Kepung DPR Besok, Ini Pesan Akbar Tanjung
Wacana Kembalikan GBHN, Akbar Tanjung Khawatir Bangkitnya Otoritarianisme
Akbar Tanjung Sebut KPK Harus Didukung Penuh Agar Pemerintah Bersih