Dana saksi parpol dicoret dari Perpres, Kemenkeu fokus dana PPL

Kendati demikian, versi final beleid soal pembiayaan pemilu itu belum dilansir Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Keuangan berkukuh dana saksi partai politik tak dipikirkan lantaran masih jadi polemik. Pos Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang lebih diprioritaskan untuk cair adalah Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).

Direktur Jenderal Anggaran Askolani beralasan anggaran PPL lebih diutamakan karena memang sudah dianggarkan. Sebaliknya, uang saksi parpol Rp 660 miliar sejak awal dinilai hanya sekadar wacana.

"Dana saksi parpol masih dikaji dari aspek hukumnya dan itu masih dipimpin oleh Kemendagri dan di back-up Kemenko Polhukam. Bawaslu itu yang sudah mengusulkan untuk penggunaan PPL 4 bulan," ujarnya di ruang kerjanya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (7/2).

Bawaslu mengaku honor PPL resmi menyedot anggaran Rp 800 miliar, dan sudah disetujui untuk dibayar dengan APBN. Jika anggaran tak segera turun, dikhawatirkan honor mereka akan tertunggak empat bulan.

Dana lain yang akan dikucurkan buat penyelenggaraan hajatan politik adalah kebutuhan perlindungan masyarakat seperti diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Honor linmas Rp 100.000 per orang per TPS.

Dari perkembangan terbaru, dana saksi kabarnya sudah dihapus dari rancangan peraturan presiden. Kendati demikian, versi final beleid soal pembiayaan pemilu itu belum dilansir Kementerian Dalam Negeri.

Atas dasar itu, Kementerian Keuangan memilih mencairkan anggaran yang sudah jelas dasar hukumnya. "Linmas dan kekurangan Bawaslu memang kegiatan rutin, jadi kayaknya dimungkinkan, tapi tergantung usulan," kata Askolani.

Baca juga:
Pemerintah ngotot saksi partai di TPS dibayar negara
Ada anggaran sendiri, Golkar tak ambil pusing soal dana saksi
Bawaslu diminta awasi penggunaan dana bansos untuk pemilu
Tak punya uang, PKPI setuju saksi partai dibiayai negara
Mahfud sarankan dana saksi parpol dibatalkan