Data KPU DKI Angka Partisipasi Pilkada 2024 60 Persen, Golputnya Berapa?
Hasil monitoring KPUD DKI Jakarta menunjukkan warga yang memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur hanya 50 persen.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta menyatakan bahwa hasil monitoring terkait partisipasi masyarakat dalam menyalurkan suaranya di Pilkada Jakarta 2024 pada Rabu (27/11) kemarin. Hasil monitoring KPUD DKI Jakarta menunjukkan warga yang memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur hanya 50 persen.
"(Soal golput) Kami evaluasi, kami cari datanya dulu karena kami belum pegang datanya ya. Kalau memang sekilas kami monitoring kemarin memang tingkat partisipasi di angka 50-60 persennya," kata Ketua KPUD DKI Jakarta Wahyu Dinata kepada wartawan di kantor KPUD DKI Jakarta, Kamis (28/11).
- Survei PPI Cagub Jakarta: Elektabilitas Ridwan Kamil 44,9%, Pramono Anung 26,3%
- Survei Poltracking: Adu Kuat Ridwan Kamil, Pramono dan Dharma di Pilkada Jakarta, Siapa Unggul?
- KPU Gelar Rekapitulasi Ulang Hasil Pileg DPRD DKI Jakarta di 233 TPS Cilincing
- Hasil Perhitungan Sementara Sirekap KPU: Anies 23,88 Persen, Prabowo 56,71 Persen, Ganjar 19,63 Persen
KPU DKI Jakarta berharap angka hasil monitoring nantinya tidak berbeda terlalu jauh dari data fakta ditemukan di lapangan. KPU DKI Jakarta hingga kini belum mendapatkan data pasti terkait tingkat partisipasi masyarakat karena masih di tingkat kecamatan.
"Yang pasti tren Pilkada memang partisipasi di DKI Jakarta itu 65 persen. Baik itu Pilkada 2007, 2012 itu di bawah 70 persen, yang agak tinggi memang pilkada 2017 yang kemarin sampai dengan 70 persen lebih," kata Wahyu.
Jumlah partisipasi masyarakat itu menjadi terendah sejak pencoblosan langsung Pilkada Jakarta pada 2007 silam. Jumlah partisipasi pemilih tahun 2024 paling sedikit selama penyelanggara pesta demokrasi di ibu kota.
Sirekap Pilkada 2024
Sementara itu, Komisioner KPU RI, Betty Epsilon menyampaikan perkembangan penggunaan Sistem Rekapitulasi Elektronik atau Sirekap saat Pilkada 2024. Menurut dia, Sirekap dapat menjalankan fungsinya dengan baik yakni sebagai alat bantu petugas penyelenggara Pemilu dalam mendokumentasikan C hasil.
"KPU sudah mengembangkan penggunaan Sirekap dalam Pilkada Tahun 2024, berdasarkan pembelajaran dari penggunaan Sirekap Pemilu Tahun 2024 bahwa sirekap ada sebagai alat bantu KPPS dalam mendokumentasikan hasil perhitungan suara di TPS,” kata Betty kepada awak media di Jakarta, seperti dikutip Kamis (28/11).
Betty mengamini, banyak pertanyaan dari masyarakat terkait info publik yang ditayangkan oleh Sirekap melalui situs resmi KPU yaitu www.pilkada2024.go.id
“Jadi Sirekap info publik di seluruh Indonesia dapat melihat publikasi C hasil melalui laman pilkada2024.kpu.go.id yang berisikan informasi perolehan suara dan proses rekapitulasi berjenjang nanti di PPK dan seterusnya,” jelas dia.
Betty mencatat, hasil informasi sementara sejumlah wilayah disebut sudah hampir masuk seluruh data C hasil. Dia memastikan, jika ada data anomali tidak bisa langsung muncul di publik melainkan ada penelitian internal sehingga kebingungan masyarakat dapat dicegah.
“Kalaupun ada data anomali itu tidak langsung publish kita akan unpublish dulu untuk dicek datanya kesesuaian datanya dengan form c hasil yang diisi oleh setiap KPU Kabupaten-Kota,” Betty menandasi.
Sebagai informasi, data se-Indonesia dari Sirekap untuk tingkap provinsi sudah masuk sebanyak 81,8% untuk pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan untuk kepala daerah tingkat wali kota dan bupati, data yang sudah masuk ke Sirekap adalah sebanyak 80,0%.
Diketahui, data provinsi 81,8% tersebar di 351.203 TPS kemudian untuk data Kabupaten-Kota yakni 80,0% setara dengan 336.319 TPS.