Demokrat sebut konyol DPR konsultasi revisi UU KPK ke Jokowi

Rencana konsultasi tersebut malah mengakibatkan internal anggota dewan akan semakin gaduh.

Pimpinan DPR telah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo untuk meluangkan waktu membahas revisi Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usulan itu justru dianggap aneh bagi Partai Demokrat.

Politisi Partai Demokrat, Benny K Harman menuturkan, revisi UU KPK sebenarnya telah masuk Prolegnas dan disahkan melalui rapat paripurna Juni lalu. Maka itu seharusnya tidak diperlukan lagi konsultasi dengan Jokowi.

"Pimpinan dewan itu konyol. Mau konsultasi apa? Itu kan sudah menjadi kesepakatan (sampai masuk Prolegnas prioritas)," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/10).

Wakil Ketua Komisi III DPR ini menjelaskan, dengan rencana konsultasi tersebut malah mengakibatkan internal anggota dewan akan semakin gaduh terkait pro dan kontra revisi UU KPK. Pasalnya sudah empat fraksi termasuk Demokrat ‎tidak ikut mengusulkan revisi tersebut.

"Tapi kan menjadi sistem kita ini kacau jadinya. Tiba-tiba kok pimpinan dewan konsultasi, konsultasi apa? Kalau sudah masuk Prolegnas itu pasti ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Makanya di sini jangan saling menyalahkan," katanya.

Oleh karena itu, Benny meminta agar pimpinan dewan tidak berkonsultasi dengan Presiden. Dia menyatakan tidak ada mandat pimpinan DPR untuk berkonsultasi dalam hal ini.

"Makanya saya bilang sebaiknya pimpinan dewan tidak perlu melakukan konsultasi dengan presiden. Tidak ada mandat pimpinan dewan untuk berkonsultasi dengan presiden," tandasnya.

Baca juga:
Politisi PDIP berkilah batasan umur KPK 12 tahun baru wacana
Ceu Popong setuju KPK dibubarkan asal korupsi sudah lenyap
Menko Luhut bilang KPK tak 'mati' di era Jokowi
Revisi UU KPK batal dibahas, DPR dalih mau dengar usulan rakyat
Gerindra balik badan dukung revisi UU KPK?
Di KPK, Fadli Zon curhat jadi presiden GOPAC sampai revisi UU KPK