Demokrat Yakin Saksi Faktanya Bantah Klaim Kubu Moeldoko di PTUN
Kuasa Hukum Demokrat lainnya, Hamdan Zoelva, sebelumnya menyampaikan saksi fakta yang diajukan pihaknya akan menunjukkan pertemuan di Sibolangit tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kongres luar biasa.
Tim hukum DPP Partai Demokrat yakin saksi fakta yang mereka hadirkan di sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis (7/10), dapat membatalkan klaim yang diajukan oleh pengacara kubu Moeldoko.
Saksi-saksi fakta yang dihadirkan oleh Partai Demokrat akan menerangkan situasi pada Kongres Kelima Partai Demokrat pada 2020 dan pertemuan di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Maret 2021, kata Kuasa Hukum Partai Demokrat Heru Widodo sebelum masuk ruang sidang di PTUN Jakarta.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Siapa yang memberi tugas khusus kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Bagaimana Demokrat akan membantu kemenangan Prabowo? Kita harap nanti kalau Partai Demokrat sudah menyatakan secara resmi, itu juga akan tentu memberikan masukan-masukan melalui kader-kader atau putra putri terbaik untuk dipersatu di tim pemenangan," kata Budi.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Bagaimana Partai Demokrat menentukan arah politiknya? "Setelah itu mungkin ke depannya baru lah akan diputuskan berdasarkan harapan masyarakat pro perubahan, pro perbaikan, yang telah meletakkan aspirasi dan harapannya kepada Demokrat selama ini,"
"Nanti akan kami adu dengan saksi-saksi (kubu Moeldoko.)," ucap Heru.
"Insya Allah, kami tambah optimistis, kalau kemarin kami optimistis, sekarang kami tambah optimistis bahwa gugatan (kubu Moeldoko) tidak mempunyai kekuatan hukum," ujar Heru yang memberi keterangan bersama Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
Kuasa Hukum Demokrat lainnya, Hamdan Zoelva, sebelumnya menyampaikan saksi fakta yang diajukan pihaknya akan menunjukkan pertemuan di Sibolangit tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kongres luar biasa.
'Upaya hukum apa pun yang dilakukan oleh Moeldoko tidak akan berhasil selama dia tidak dapat membuktikan daftar nama yang hadir di KLB Deli Serdang. Kami mempunyai fakta hukum bahwa ketua DPD dan ketua DPC Partai Demokrat yang sah dan tercatat dalam SIPOL yang dikelola oleh KPU RI tidak ada yang hadir saat KLB ilegal itu diselenggarakan," tutur Hamdan sebagaimana dikutip dari siaran resmi DPP Partai Demokrat.
SIPOL atau Sistem Informasi Partai Politik merupakan pusat data KPU yang menyimpan data-data mengenai partai politik dan daftar pengurus resmi.
Dalam sidang, Kuasa Hukum Demokrat berencana menghadirkan empat saksi fakta, antara lain Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan, Bupati Karawang Celica Nurrachadiana, dan Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka.
Majelis Hakim PTUN Jakarta, yang dipimpin oleh Enrico Simanjuntak melanjutkan sidang untuk nomor perkara 150/G/2021/PTUN.JKT.
Kubu Moeldoko mendaftarkan gugatan itu ke PTUN Jakarta pada 25 Juni 2021. Isi gugatan di antaranya meminta Majelis Hakim membatalkan SK Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan perubahan AD/ART dan daftar kepengurusan Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.
Baca juga:
Demokrat Siap Patahkan Gugatan Kubu Moeldoko
Yusril Soal Tudingan Dibayar Moeldoko Rp100 Miliar: Rezeki Orang kok Dipersoalkan
Max Sopacua Bantah Mundur dari Demokrat Kubu Moeldoko: Strategi Murahan
Kubu Moeldoko Disebut Pecah Kongsi, Ini Kata Marzuki Alie
Demokrat: Kubu Moeldoko Terpecah, Max Sopacua dan Nazaruddin Mundur Teratur
Demokrat: Yusril Berjuang untuk Rupiah, Tapi Mengaku Demi Demokrasi