Disinggung Megawati soal GBHN, Ketua MPR akui ada pembahasan namun mandek
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyindir Ketua MPR Zulkifli Hasan soal amandemen UUD 45 tentang tak ada lagi garis-garis haluan besar negara (GBHN). Megawati mendorong menghidupkan kembali GBHN karena pembangunan terjadi tak merata.
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyindir Ketua MPR Zulkifli Hasan soal amandemen UUD 45 tentang tak ada lagi garis-garis haluan besar negara (GBHN). Megawati mendorong menghidupkan kembali GBHN karena pembangunan terjadi tak merata.
Zulkifli pun menanggapi santai. Dia sepakat untuk menghidupkan kembali GBHN. Menurutnya di MPR telah dibahas, namun mengalami kebuntuan.
-
Bagaimana Hasan Gipo terpilih sebagai Ketua Umum PBNU? Hasan Gipo terpilih jadi ketua umum berdasarkan hasil musyawarah untuk menyepakati siapa saja yang akan menjadi ketua dan petinggi NU.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Kapan Nurul Ghufron melaporkan Dewan Pengawas KPK? "Saya laporkan pada tanggal 6 Mei 2024 ke Bareskrim dengan laporan dua pasal, yaitu Pasal 421 KUHP adalah penyelenggara negara yang memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kedua, pencemaran nama baik, Pasal 310 KUHP, itu yang sudah kami laporkan," ungkap Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/5).
-
Kapan Soeharto mendapat gelar Jenderal Besar? Presiden Soeharto mendapat anugerah jenderal bintang lima menjelang HUT Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ke-52, tanggal 5 Oktober 1997.
-
Kapan Sri Sultan Hamengkubuwono II memerintah? Ia memerintah pada kurun waktu tahun 1792-1828.
-
Kapan Teuku Muhammad Hasan menjabat sebagai Gubernur Sumatera? Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945, Teuku Muhammad Hasan diangkat menjadi Gubernur Sumatera I dengan ibukota Medan.
"Lima kali mba Mega menyebut ketua MPR nama saya betapa pentingnya negara yang besar seperti ini belasan ribu pulau, 260 juta hampir penduduknya beraneka ragam, 500-an kepala daerah, 34 gubernur, perlunya haluan negara, perlunya Indonesia 25 tahun 50 tahun 100 tahun mendatang memang lagi 'stuck' di MPR," ujarnya kepada wartawan di kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (8/3).
Ketua Umum PAN ini mengakui ada ketidaksepakatan antar fraksi-fraksi. Semua fraksi dan DPD sepakat untuk menghidupkan kembali. Namun buntu saat membahas isi dan bagaimana tindaklanjut dari GBHN ini.
"Setelah ini kita akan berbicara dengan teman-teman sudah disepakati seluruh fraksi, 10+1 kelompok DPD perlunya haluan sepakat, cuma tindaklanjutnya isinya seperti apa ini yang mandek," ucapnya.
Dia harap dengan disinggung kembali oleh Megawati, fraksi-fraksi di MPR akan kembali melakukan pembahasan ini. Zulkifli menuturkan akan berupaya mendorong hal ini.
"Dengan dukungan mba Mega yang konsisten tadi kita akan coba lagi gugah kawan-kawan dari fraksi dalam rapat," kata dia.
Baca juga:
Cegah negara goyah, MPR ingin GBHN dihidupkan kembali
Ketua MPR sebut Jokowi setuju GBHN dihidupkan kembali
Bukan era Soekarno atau Soeharto, GBHN sulit untuk dihidupkan lagi
Fadli dukung GBHN dihidupkan lagi, tapi prosesnya tidak mudah
DPD dukung GBHN diaktifkan kembali