Disuntik Rp 1,1 T, KPU ngeluh kurang dana untuk Pilkada serentak

Anggaran yang disuntik dari APBN-P 2015 akan digunakan pembenahan kantor KPU yang berada di daerah Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mengeluhkan anggaran Rp 1,1 triliun untuk penyelenggaraan pilkada serentak. Sebab anggaran yang disuntik dari APBN-P 2015 akan digunakan pembenahan kantor KPU yang berada di daerah Indonesia.

Ketua KPU Husni Kamil mengatakan, saat ini ada 533 kantor yang tersebar di semua pelosok di kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah itu dimungkinkan bertambah karena banyaknya otonomi daerah baru.

"Ini butuh biaya tambahan, karena kemudian pada tahun ini kita mulai menyelenggarakan Pilkada di mana itu diselenggarakan oleh KPU provinsi dan kpu kab/kota karena ada tanggung jawab maka butuh anggaran tambahan," ungkapnya usai menggelar rapat pimpinan KPU se-Indonesia yang digelar di Kantor KPU Jabar Bandung, Rabu (4/2).

Lanjut dia, KPU akan menyelenggarakan 204 pilkada serentak pada 2015 ini. Penyelenggaraan itu sudah berdasarkan amanat peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 1 tahun 2014.

"Dana rutin itu tidak mencukupi untuk penyelenggaraan pilkada tersebut," ungkapnya.

Husni mengaku bahwa KPU kini diperintahkan untuk melakukan penguatan organisasi dan peningkatan fasilitasi terhadap kantor KPU. Menurutnya, baru 25 persen kantor di daerah yang memiliki fasilitas memadai.

"Jadi nanti beban sosialisasi pada saat menjelang penyelenggaraan Pemilu 2019 tidak terlalu berat. kita ingin ke depannya melahirkan pemilih-pemilih yang rasional yang dia memilih atas dasar kesadaran bukan intervensi, seperti dari intevensi kekuasaan, ekonomi, politik uang dan sebagainya," ujarnya.