Ditunjuk jadi Menko Polhukam, Luhut bantah untuk amankan parpol

Luhut tak mempersoalkan jika ada partai yang mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Luhut Pandjaitan sebagai Menko Polhukam menggantikan Tedjo Edy Purdijatno. Beredar kabar, bila penunjukan Luhut sebagai Menko Polhukam ini bagian dari upaya Jokowi untuk mengendalikan partai-partai politik supaya pemerintahan berjalan lancar.

"Enggak juga lah. Semua baik-baik partai-partai juga semua proporsional. Kalau patut dikritik ya dikritik, kalau dipuji ya dipuji. Proporsional," kata Luhut di Istana, Jakarta, Kamis (13/8).

Sejak Pilpres 2014 lalu, partai-partai politik terbagi dalam dua faksi atau koalisi. Koalisi Indonesia Hebat sebagai pendukung pemerintah dan Koalisi Merah Putih sebagai penyeimbang dan pengkritik pemerintah.

Luhut tak mempersoalkan jika ada partai yang mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Tetapi, tegas dia, kritik pun sifatnya harus membangun.

"Boleh kritik tapi konstruktif, jangan yang destruktif," tegasnya.

Sedangkan terkait soal rangkap jabatan yang disandangnya sebagai Menko Polhukam dan Kepala Staf Kepresidenan, Luhut menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Kata dia, ada juga menteri yang memiliki jabatan rangkap.

"Ya kan nunggu proses saja. Ya kan? Suka-sukanya presiden. Ada juga menteri rangkap ini itu kan banyak. Itu kan bukan permanen juga sih," tutupnya.