DPD Golkar NTT: Sampai Saat Ini, Tidak Ada Atensi Kami untuk Munaslub
DPD Golkar NTT menyatakan tunduk pada Airlangga Hartarto.
DPD Golkar NTT mengaku tunduk pada Airlangga.
DPD Golkar NTT: Sampai Saat Ini, Tidak Ada Atensi Kami untuk Munaslub
Menurut Melki, saat ini seluruh DPD Golkar tengah melakukan konsolidasi untuk pemenangan Pemilu 2024. Sehingga, tidak ada atensi untuk melakukan Munaslub.
Foto: Airlangga Hartarto
"Jadi sampai saat ini ya pembahasan kami semacam tema-tema konsolidasi dan Pemilu, tidak pernah ataupun tidak ada atensi kami untuk Munaslub,"
ungkap Melki.
merdeka.com.
Lebih lanjut, Melki mengaku bingung dengan adanya isu Munaslub. Sebab, di internal DPD Partai Golkar tetap solid.
"Sampai saat ini enggak ada satupun. Jadi ketika wacana itu berkembang di luar, kami sendiri kebingungan karena DPD 1 tidak ada pembahasan soal ini sama sekali," ujar dia.
Sebagai informasi, isu Munaslub bergulir setelah sejumlah senior Golkar merasa kepemimpinan Airlangga lemah. Tokoh senior Golkar Lawrence Siburian menyebut elektabilitas partai beringin itu terus turun di tangan Airlangga.
Lawrence Siburian menegaskan, usulan Munaslub untuk melengserkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak ditunggangi oleh pihak lain.
"Enggak ada tunggangan-tunggangan, karena kecintaan saya dengan partai ini bahwa kita tidak ingin partai kita terpuruk,"
kata Lawrence usai dipanggil Dewan Etik di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (17/7)
Dia membandingkan elektabilitas Golkar di tahun 2019 dengan saat ini. Kondisinya terjun bebas, dari dua digit menjadi satu digit. "Dulu 2019 partai ini suara elektabilitasnya itu 14,75 persen. Per hari ini enam persen. Jadi kita kehilangan delapan persen. Ke mana itu delapan persen? Kan kita harus evaluasi. Dari 14 menjadi delapan persen itu, kok bisa begitu?" ungkapnya. "Jadi kita minta sebenarnya DPP Golkar dalam hal ini tentu melalui ketua umumnya ya, ya bertanggung jawab gitu ya, dari 14,75 kok hari ini tinggal enam persen. Apa yang dikerjakan?" sambung dia.Setelah isu Munaslub menguat, sejumlah nama pun mencuat untuk menggantikan Airlangga sebagai ketua umum. Dari Bahlil sampai Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan juga mengemuka.