DPR akan panggil Mendagri soal pengangkatan dua jenderal Polri jadi penjabat Gubernur
Ketua DPP Partai Golkar ini mengatakan, sebaiknya posisi pejabat sementara Gubernur diisi oleh pegawai eselon I Kemendagri. Amali khawatir terjadi konflik kepentingan jika pejabat kepolisian menduduki posisi pejabat sementara.
Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali bakal meminta penjelasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait penunjukan dua perwira tinggi Polri untuk menjadi pejabat sementara gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Dua perwira tinggi (pati) Polri itu adalah Irjen Polisi M Iriawan dan Irjen Polisi Martuani Sormin yang akan menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatra Utara. Mereka ditempatkan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah habisnya masa jabatan gubernur.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
"Saya akan coba mencoba berkomunikasi dengan Mendagri, minta penjelasan dengan beliau kira-kira apa yang menjadi dasar penunjukan dua perwira polisi ini," kata Amali di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (25/1).
Ketua DPP Partai Golkar ini mengatakan, sebaiknya posisi pejabat sementara Gubernur diisi oleh pegawai eselon I Kemendagri. Amali khawatir terjadi konflik kepentingan jika pejabat kepolisian menduduki posisi pejabat sementara
"Sebaiknya sih memang para eselon I yang ada di Kemendagri sebagaimana yang ada," ucapnya.
Perlu diketahui, dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia ditegaskan bahwa anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik dan menempati jabatan sipil. Tidak mengesampingkan UU tersebut, Amali memprediksi penunjukan dua perwira tinggi Polri untuk menjadi pejabat sementara gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara guna mengisi kekosongan jabatan.
Meski momentum Pilkada sudah di depan mata, Amali yakin pati TNI dan Polri tidak berpolitik praktis.
"Dia tidak berpolitik. Tapi mereka menjalankan pemerintahan. Karena di situ ada jabatan kosong, makanya diisi plt dari perwira tinggi TNI/Polri," katanya.
Baca juga:
Fadli Zon nilai Pati Polri jadi plt gubernur picu kegaduhan baru
5 Ramalan ekonomi RI di tahun politik
2 Jenderal polisi jadi Pj gubernur, Kemendagri tunggu persetujuan Jokowi
Tim Khofifah minta video klip Via Vallen tak dipakai kampanye Gus Ipul
Mendagri ungkap alasan pilih jenderal TNI-Polri jadi plt gubernur