DPR akan Tarik Pembahasan RUU Cipta Kerja Jika Pemerintah Mundur
DPR menunggu sikap pemerintah sebagai pengusul apakah berkeinginan untuk menghentikan sementara pembahasan RUU Cipta Kerja.
Pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR menuai penolakan keras dari kelompok buruh. Bahkan, mereka mengancam akan berdemonstrasi untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law tersebut di tengah pandemi corona.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Willy Aditya, mengatakan pihaknya tak menutup kemungkinan menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja. Dengan syarat, pemerintah sebagai pengusul RUU mau mundur dari pembahasan.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Kenapa kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini disegerakan disahkan? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global."Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia," ujar Prabowo.
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
DPR menunggu sikap pemerintah sebagai pengusul apakah berkeinginan untuk menghentikan sementara pembahasan RUU Cipta Kerja.
"DPR ini sejak awal diserahkan draf RUU Cipta Kerja oleh pemerintah sudah memberi penegasan akan melibatkan pihak yang pro dan kontra. Kalau pemerintah mau memundurkan jadwal, DPR tentu juga akan pertimbangkan demikian," ujar Willy kepada wartawan, Rabu (22/4).
Willy memahami dan menghargai sikap buruh yang menentang RUU Cipta Kerja dengan berdemo. Dia mengatakan, ada juga mekanisme lain yang bisa ditempuh para buruh. Willy menuturkan, tuntutan buruh itu juga akan menjadi agenda rapat Panja RUU Cipta Kerja DPR.
Wakil Ketua Fraksi Nasdem ini menyebut, fraksinya sejak awal mendengar aspirasi kelompok buruh itu. Nasdem juga meminta pasal terkait ketenagakerjaan harus ditunda pembahasannya dan menjadi materi tersendiri.
"Saya di NasDem bersama sejumlah fraksi lainnya sepakat bahwa RUU Cipta Kerja ini harus fokus pada penciptaan kerja. Maka itu turunannya adalah pasal-pasal debirokratisasi perijinan dan kemudahan investasi. Soal ketenagakerjaan itu harus dibahas tersendiri karena menyangkut tanggung jawab negara terhadap sumber daya manusia Indonesia. Ini harus lebih komprehensif," jelasnya.
Selain itu, Willy menjamin keterbukaan pembahasan RUU Cipta Kerja. Segala jalur komunikasi akan terbuka.
"Pembahasan RUU Cipta Kerja di Baleg telah diputuskan akan terbuka dan melibatkan semua stakeholder. Ini adalah moral obligation saya sebagai anggota DPR yang dipilih rakyat. Mulut saya akan saya pakai untuk menyuarakan tuntutan kawan-kawan buruh," ucapnya.
Dia berharap, serikat buruh memberikan masukan untuk membersihkan RUU Cipta Kerja. Willy yakin pengalaman buruh sangat berharga untuk merumuskan undang-undang.
Catatan dari perilaku investasi yang dibuat buruh juga penting sebagai penyeimbang. Kendati begitu, Willy berharap buruh mengurungkan niat melancarkan aksi.
"Secara pribadi saya mohon kepada mereka, jernihlah dalam berpikir dan bertindak. Kalau hanya didasari kekalutan dan emosi semata, mereka tidak akan dapat apa apa kecuali kerugian. Ibaratnya, menang jadi arang, kalah jadi abu," kata Willy.
"Perjuangan itu butuh strategi dan taktik, bukan semangat tanpa nalar. Kalau ada bahaya di depan mata dan kita masih nekat menerobosnya, itu bukan keberanian. Itu kekonyolan namanya!" tegasnya.
Willy meyakinkan DPR juga memiliki kekhawatiran sama dengan kelompok buruh. Dia mengatakan yang disiapkan oleh DPR bisa tinggal dioptimalkan.
"Kita harus membangun demokrasi ini dengan mekanisme yang terus membaik termasuk dalam pembahasan RUU. Perdebatan RUU itu sangat baik, jangan dihindarkan apalagi dihentikan. Kita perlu memperkaya wacana RUU Cipta Kerja dengan membaca outlook masa depan Indonesia. Agar memiliki titik pijak, maka perlu catatan sejarahnya. Itu yang dimiliki oleh teman- teman buruh. Ini yang akan dikedepankan oleh NasDem dan DPR secara umum sebagai jalan politik gagasan," pungkasnya.
Baca juga:
RUU Cipta Kerja Disebut Sesuai Kebutuhan Kerja di Era Industri 4.0
DPR akan Tarik Pembahasan RUU Cipta Kerja Jika Pemerintah Mundur
PKS Sebut DPR Sebaiknya Bikin Pansus Corona, Ketimbang Bahas Omnibus Law
Demokrat Tarik Anggota dari Panja RUU Ciptaker: Selamatkan Dulu Warga Negara
Demokrat Mundur dari Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja
Ibas: Demokrat Tolak Bahas RUU Cipta Kerja saat Pandemi Covid-19