DPR Minta KPU Perkuat Sistem IT dan Keamanan Data dari Serangan Peretas
"Saya usulkan perlu di audit seluruhnya oleh konsultan independen. Jadi bahan masukan untuk perbaikan ke depannya," ujar Mardani.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjaga keamanan data serta memperkuat sistem informasi teknologi. Hal itu dia katakan lantaran ada dugaan data 2,3 juta data warga Indonesia dari sistem KPU diklaim diretas hacker.
"KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus menjaga keamanan data dan juga menjadikan pelajaran untuk lebih memperkuat sistem keamanan IT. Ini sangat berkaitan erat dalam menjaga 'trust' dan kredibilitas di masyarakat," kata Mardani, Sabtu (23/05).
-
Kenapa akun YouTube DPR RI dihack? Menampilkan live streaming judi slot.
-
Siapa saja yang menjadi korban serangan hacker? Distributor kimia asal Jerman, Brenntag SE, dilaporkan membayar uang tebusan sebesar USD4,4 juta atau Rp71,9 miliar dalam bentuk Bitcoin kepada kelompok ransomware DarkSide untuk mendapatkan dekripsi file yang dienkripsi oleh para peretas selama serangan ransomware terhadap perusahaan tersebut.
-
Siapa saja yang melakukan serangan hacker ke negara-negara tersebut? Laporan tersebut secara detail menjelaskan serangan-serangan yang dilakukan pemerintah dari Rusia, China, Iran, dan Korea Utara, serta beberapa kelompok peretas di wilayah Palestina dan peretas bayaran yang disewa negara-negara lain.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, data yang bocor dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan data DPT.
-
Siapa yang menjadi korban serangan hacker di PDNS 2? Hingga 26 Juni 2024, serangan ini telah berdampak luas pada layanan PDNS 2, mengganggu ratusan instansi pengguna.
-
Kenapa negara-negara tersebut sering menjadi sasaran hacker? Laporan tersebut secara detail menjelaskan serangan-serangan yang dilakukan pemerintah dari Rusia, China, Iran, dan Korea Utara, serta beberapa kelompok peretas di wilayah Palestina dan peretas bayaran yang disewa negara-negara lain.
Indonesia dikagetkan dengan klaim seorang peretas dari akun twitter @underthebreach, kamis (21/5/2020) yang mengklaim telah membobol data 2,3 juta warga Indonesia dari sistem KPU. Dalam cuitnya, ia mengatakan berhasil mendapat, data termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir dan lainnya.
Ketua DPP PKS itu juga minta perlunya audit sistem keamanan data dan sistem informasi teknologi KPU agar tidak terulang kejadian yang sama.
"Saya usulkan perlu di audit seluruhnya oleh konsultan independen. Jadi bahan masukan untuk perbaikan ke depannya," ujar Mardani.
Selain itu, Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur itu juga meminta kejadian ini menjadi pelajaran kepada pemerintah agar sistem keamanan data nasional ditinjau ulang.
"Harus jadi momentum meninjau keamanan data kependudukan nasional, saya mengusulkan program KTP-el yang saat ini sifatnya sentralistis sekaligus ditinjau ulang keamanan data dan sistem IT-nya agar tidak mendatangkan bencana nasional," tandasnya.
KPU memastikan tidak ada kebocoran jutaan data penduduk Indonesia. Sehingga ini bertentangan dengan informasi yang diungkapkan akun Twitter Under The Breach (@underthebreach).
"Data KPU sebagaimana saya sampaikan tidak bocor. Data DPT 2014 yang salah satunya ditampilkan adalah data yang bulan November 2013. Data format PDF adalah data yang diserahkan KPU kepada pihak eksternal sesuai Pasal 38 ayat 5, UU 8 tahun 2012," kata Komisioner KPU Viryan Aziz, Rabu (22/5).
Dia pun kembali menegaskan, tidak ada data KPU sama sekali yang di hack oleh siapapun. "DPT Pemilu 2019 tidak sampai 200 Juta. Data DPT di KPU RI tidak kena hack," ujarnya.
Viryan sudah melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo dan lembaga lainnya untuk mencari kebenaran kabar tersebut.
"BSSN dan Cyber Crime Mabes Polri. Koordinasi dengan 3 lembaga (BSSN, Polri, dan Kemenkominfo)," tuturnya.
(mdk/ray)