DPR Minta Sektor Usaha yang Stabil Saat Pandemi Bisa Naikkan Upah Pekerja
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena, mendorong dialog dan musyawarah mufakat antara pengusaha dan pekerja harus menjadi prioritas. Tujuannya, untuk mencari solusi terbaik antara kedua pihak dengan atau tanpa fasilitasi pemerintah.
Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum tahun 2021 (UMP). Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena, menilai keputusan itu wajar lantaran pemerintah menjaga kondisi ekonomi pada masa pemulihan pandemi Covid-19.
"Kondisi ekonomi saat ini pada masa pemulihan dan tetap menjaga keberlangsungan bisnis berbagai sektor yang terdampak pandemi covid 19. Pemerintah mesti membuat kebijakan yang tepat untuk menjaga keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja," katanya, Rabu (28/10).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Bagaimana tanggapan Plt Kepala BPS terkait kritik Komisi XI DPR RI? Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.“Harapannya indikator dapat menjadi indikator lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian," katanya.
-
Apa posisi Said Abdullah di DPR RI? Dengan perolehan suara sebanyak itu, Said yang kini masih duduk sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu berhasil kembali mengamankan kursinya di Senayan untuk kali kelima berturut-turut.
-
Siapa yang memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Siapa yang mengucapkan terima kasih kepada Komisi I DPR RI? "Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak," kata Retno.
Menurutnya, Kebijakan Menteri Ketenagakerjaan untuk tidak menaikkan upah minimum harus dapat dipahami karena kondisi ekonomi yang terpuruk saat ini. Hal itu dalam rangka kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja demi menjaga keberlangsungan usaha.
"Pola gotong royong harus menjadi bagian dari berbagai sektor termasuk dalam hubungan industrial pengusaha, pekerja, pemerintah dan masyarakat. Suka duka, untung rugi harus dibagi bersama antar berbagai pihak terkait," tuturnya.
Dia menambahkan, untuk sektor usaha yang stabil atau mengalami peningkatan bisnis pada masa pandemi, kebijakan kenaikan upah minimum tetap bisa diberlakukan.
"Sehingga para pekerja yang sudah berusaha keras selama ini tetap bisa menikmati jerih lelahnya," kata dia.
Melki juga mendorong dialog dan musyawarah mufakat antara pengusaha dan pekerja harus menjadi prioritas. Tujuannya, untuk mencari solusi terbaik antara kedua pihak dengan atau tanpa fasilitasi pemerintah.
"Hasil musyawarah menjadi pegangan bersama dalam melewati pandemi Covid-19 dengan baik," ucapnya.
Politikus Partai Golkar tersebut pun tetap meminta pemerintah membantu pekerja dengan berbagai program sosial termasuk subsidi upah untuk melalui masa sulit pandemi ini.
Diberitakan, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum tahun 2021 (UMP). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
Baca juga:
Pemkot Solo Tunggu Sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Soal UMP 2021
Organisasi Buruh Minta Pemerintah Tetap Naikkan UMP Hingga 2 Persen
Keputusan Pemerintah Tak Naikkan UMP 2021 Dinilai Bijak, Ini Alasannya
Gubernur Ganjar Tak Ingin Tergesa-Gesa Tetapkan UMP 2021 di Jateng
Menaker: Perusahaan Tak Liburkan Karyawan Saat Cuti Bersama Wajib Beri Upah Lembur
Simak, Daftar Lengkap Besaran UMP Tiap Daerah di 2021