DPR: Perlu Panggil Bandung Bondowoso jadi Ketua IKN Ngejar Upacara HUT RI Agustus
Anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menilai target mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak masuk akal.
Anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menilai target mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak masuk akal.
- Proyek Tol Dalam Kota Bandung Bakal Lanjut, Dananya dari Utang Luar Negeri
- PDIP Batal Umumkan Anies-Rano Karno untuk Pilkada Jakarta, Djarot: Belum Ada Kepastian
- Bambang Susantono Mundur, Hasto PDIP: Beban Kerja Besar Akibat Perencanaan IKN Tidak Matang
- 3 Anggota TNI Diperiksa Buntut Penggelapan Ratusan Ranmor di Sidoarjo, Selain Kopda AS Ada Mayor
DPR: Perlu Panggil Bandung Bondowoso jadi Ketua IKN Ngejar Upacara HUT RI Agustus
Anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menilai target mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak masuk akal.
Menurutnya, butuh Bandung Bondowoso untuk mengebut pembangunan IKN agar selesai sebelum upacara HUT RI 17 Agustus 2024.
Deddy merespons, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya, Donny Rahajoe mundur dari jabatannya.
"Intinya ini terlalu ambisius, kompleks baik dari sisi waktu, target, proses dan sebagainya. Perlu manggil Bandung Bondowoso jadi ketua IKN baru bisa ngejar Agustus,” kata Deddy saat dikonfirmasi, Senin (3/6).
Politikus PDIP mendapatkan bocoran Bambang Susantono dan Donny sebenarnya sengaja dimundurkan lantaran tak mampu capai target pembangunan dari pemerintahan Jokowi.
"Yang saya dengar bukan mundur tetapi "dimundurkan", karena tidak mampu memenuhi target yang diberikan. Sampai saat ini tidak ada satu investorpun yang memberikan kepastian melakukan investasi. Yang dari luar negeri nol dan yang dalam negeri belum pasti,"
kata Deddy.
merdeka.com
Selain itu, lanjut Deddy, banyak larangan ini itu yang membuat pekerjaan konstruksi lambat. Misalnya tidak bisa mengebor air tanah, hanya air permukaan yang menyulitkan proses konstruksi.
"Syarat "green constructor company" bikin para kontraktor juga kelabakan karena harus menyesuaikan dengan berbagai persyaratan yang memperlambat pekerjaan," kata dia.
Diketahui, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono memutuskan mundur dari jabatannya. Langkah ini diikuti oleh Dhony Rahajoe, sebagai Wakil Badan Otorita IKN.
Bambang Susantono telah melakukan pembicaraan sajak lama dengan Presiden Jokowi terkait rencana untuk mundur dari jabatannya. Surat pengunduran diri baru diterima Presiden Jokowi baru-baru ini.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah mundurnya Bambang Susantono tidak terkait dengan rencana pelaksanaan upacara peringatan HUT RI ke-79 di IKN Nusantara, Kalimantan, yang akan dihadiri Presiden Jokowi pada Agustus mendatang.
"Enggak, itu beda lagi," tegas Pratikno.