DPR Tuding Kementerian LHK dan ATR Tak Ingin RUU Pertanahan Disahkan Segera
Ketua Komisi II Zainudin Amali menyebut pihak pemerintah ingin menunda pengesahan RUU Pertanahan. Amali menyebut dua kementerian tidak ingin RUU tersebut disahkan oleh DPR periode ini.
Ketua Komisi II Zainudin Amali menyebut pihak pemerintah ingin menunda pengesahan RUU Pertanahan. Amali menyebut dua kementerian tidak ingin RUU tersebut disahkan oleh DPR periode ini.
"Jadi intinya ini enggak clear di internal pemerintah. Itu aja udah. Kami masih melihat ada gerakan-gerak yang tidak mau UU ini selesai," kata Amali pada wartawan, Jumat (20/9).
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang diraih oleh Dirut Pertamina? Nicke menjadi salah satu dari dua wanita Indonesia paling berpengaruh yang masuk ke dalam daftar ini.
Amali mengatakan pihak pemerintah yang tidak ingin RUU Pertanahan disahkan periode ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Padahal, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin Pertanahan disahkan sebelum akhir September.
"Wong presiden yang mau September ini selesai. Mereka ini sudah dikumpulkan Pak Presiden, Pak Menko, Pak JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla)," ungkapnya.
Sebelumnya, Amali berencana menjadwalkan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pertanahan pada 24 September 2019. Hal itu, kata dia dilakukan karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin RUU tersebut rampung pada September ini.
"Enggak, itu jadwal yang kita buat. Presiden mau September ini," kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).
Baca juga:
Jokowi Perintahkan Menkum HAM Cari Masukan buat Bahan Penyempurnaan RUU KUHP
Presiden Jokowi Minta DPR Tunda Pengesahan RUU KUHP
Fraksi PKS Tampung Masukan Ulama dan Ormas Islam Terkait RUU Pesantren
RUU Pesantren Diprotes Muhammadiyah, Ini Jawaban Komisi VIII DPR
DPP Muhammadiyah Kirim Surat ke DPR Minta Pengesahan RUU Pesantren Ditunda
Golkar Mendadak Rotasi Kader di Komisi XI DPR Jelang Pemilihan Anggota BPK