Dukung Amandemen UUD 1945, Gerindra Tunggu Keputusan MPR
Gerindra menilai perlu haluan negara. Sebab, saat ini belum ada desain Indonesia ke depan. Tahun 2045 Indonesia akan berumur satu abad, sehingga perlu desain di berbagai bidang.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyatakan, pihaknya mendukung amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali haluan negara. Namun, Gerindra saat ini bersikap menunggu keputusan dari MPR RI.
Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, saat pertemuan dengan PDIP juga turut membahas wacana amandemen terbatas UUD 1945 untuk memasukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
-
Bagaimana UUD 1945 disahkan? Peringatan Hari Konstitusi mengacu pada disahkannya UUD 1945 melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritus Junbi Inkai).
-
Apa isi dari Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen? Sebelum amandemen, pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa batasan periode.
-
Kenapa Pasal 7 UUD 1945 diubah? Pasal 7 dalam UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan presiden diubah karena beberapa alasan, antara lain: Untuk menghindari praktik kekuasaan yang otoriter, korup, dan nepotis yang terjadi pada masa Orde Baru, yang memungkinkan seorang presiden menjabat tanpa batas periode. Untuk mendorong regenerasi dan demokratisasi kepemimpinan nasional, yang memberi kesempatan kepada calon-calon presiden lain yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan aspirasi rakyat.
-
Kapan Monumen Perjuangan 1945 diresmikan? Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan peresmian 10 November 1984, taman pun direhabilitasi pada tahun 2018.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
"Hal ini tadi kita bicarakan tetapi sekali lagi akhirnya kita menunggu beberapa hal yang sedang dipersiapkan oleh MPR," katanya usai pertemuan Gerindra-PDIP, Selasa (24/8).
Gerindra menilai perlu haluan negara. Sebab, saat ini belum ada desain Indonesia ke depan. Tahun 2045 Indonesia akan berumur satu abad, sehingga perlu desain di berbagai bidang.
"Sampai sekarang kita belum punya desain satu abad Republik Indonesia itu di bidang kesehatan kayak apa, pendidikan kayak apa, ekonomi kayak apa, kemudian untuk mencapai tujuan-tujuan itu harus dengan apa saja alat-alat pendukung yang diperlukan," ujar Muzani.
Pokok-Pokok Haluan Negara, kata Muzani juga diperlukan agar terjadi pembangunan yang berkesinambungan.
"Itu sebabnya kemudian haluan negara yang dipikirkan itu menjadi pemikiran para pemimpin kita supaya desain negara yang panjang republik Indonesia itu supaya menjadi berkesinambungan," tutupnya.
Baca juga:
Megawati Perintahkan PDIP 'Slowing Down' Bahas Amandemen UUD 1945
Fixpoll: Masyarakat Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Lebih dari 2 Periode dan 5 Tahun
Surya Paloh: MPR Tanya Dulu ke Masyarakat Kalau Mau Amandemen UUD 1945
Peta Sikap Politik Partai Soal Amandemen Terbatas UUD 1945
Ketum PAN: Amandemen UUD 1945 Tak akan Terjadi, Jangan Khawatir Berlebihan
Hatta Rajasa: Siapa Bisa Jamin Amandemen UUD 1945 Hanya Terbatas?