Formappi Soal Vaksinasi DPR: Harusnya Jadi Promosi, Justru Ajang Petak Umpet
"Penumpang gelap yang tak ingin terexpose itu adalah istri atau suami serta anak-anak anggota yang mendapatkan vaksinasi prioritas gelombang kedua hanya karena kebetulan berjodoh dengan anggota DPR serta yang lainnya karena menjadi anak anggota," tambah dia.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyebut, bahwa DPR membawa penumpang gelap saat vaksinasi Covid-19. Penumpang gelap itu adalah keluarganya yang diikutsertakan secara diam-diam.
"Ketika ditelisik, ketidakpedean DPR untuk menyiarkan secara terbuka kegiatan vaksinasi, ternyata karena ada 'penumpang gelap' yang turut serta menikmati fasilitas vaksinasi bersama pelayan publik, walau mereka bukan pelayan publik," katanya, Jumat (26/2).
-
Kapan vaksin DBD diberikan? Dengvaxia diberikan dalam tiga dosis yang disuntikkan secara terpisah selama 12 bulan.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Bagaimana DPR ingin menyelesaikan masalah tawuran? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
"Penumpang gelap yang tak ingin terexpose itu adalah istri atau suami serta anak-anak anggota yang mendapatkan vaksinasi prioritas gelombang kedua hanya karena kebetulan berjodoh dengan anggota DPR serta yang lainnya karena menjadi anak anggota," tambah dia.
Mestinya, anggota dewan tak perlu khawatir dan kucing-kucingan. Karena, pada saatnya nanti semua warga negara akan menerima vaksin termasuk keluarganya.
Lucius bilang, sesungguhnya DPR memperlihatkan bahwa kebijakan mengangkut rombongan keluarga untuk menerima vaksin adalah sesuatu yang menyimpang. Kata dia, sesuatu yang menyimpang akan merusak citra dan kehormatan DPR.
"Maka kalau bisa sembunyi-sembunyi, mengapa harus terbuka? Sebegitu menyimpangnya vaksinasi anggota beserta keluarga DPR itu sampai-sampai jurnalis yang mau meliput kegiatan di DPR harus di-BAP Kesetjenan, seolah-olah meliput kegiatan para pejabat sepenting DPR merupakan sebuah aksi kriminal," ujarnya.
"Bayangkan parahnya DPR dan Kesetjenan yang setali tiga uang berkomplot menyembunyikan kegiatan vaksinasi anggota dan keluarga DPR sampai tak boleh diketahui publik," tambah dia.
Lucius lalu mengungkit soal rapid test khusus anggota dan keluarga anggota dewan pada tahun lalu. Saat itu, rapid menjadi sesuatu yang mahal karena langka. Warga pun harus mengantre da menyiapkan sendiri biaya untuk mendapatkan rapid. Tapi di DPR dengan mudahnya anggota dan keluarga mendapatkan rapid test secara eksklusif dan gratis.
"DPR juga pernah heboh gegara beberapa anggota narcis menggunakan pakaian APD ketika di saat yang sama banyak nakes kesulitan mendapatkan APD," ungkapnya.
"Memang relasi Corona dan DPR sejak awal aneh. Dan mungkin keanehan itu yang tak ingin segera berakhir cepat sehingga vaksinasi yang harusnya jadi ajang promosi penerimaan vaksin yang aman justru dijadikan ajang petak umpet oleh DPR," tandasnya.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad membantah bila vaksinasi terhadap anggota DPR bersama keluarganya dilaksanakan secara tertutup.
"Jadi tidak benar vaksinasi ini tertutup. Gak ada yang ditutupi, wong vaksinasi ini program pemerintah kok. Mengenai jumlah, berapa yang sudah divaksinasi, siapa saja saya gak hafal karena saya juga sedang reses. Ini masuk untuk melihat vaksinasi baru pada hari ini," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2).
Dia menjelaskan, jatah vaksinasi anggota dewan bersama keluarga diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Kemenkes memberikan jadwal tersebut di tengah anggota DPR yang kini juga masih masa reses.
"Kami sedang reses, sehingga jadwalnya itu sudah diberikan oleh Kemenkes, jadwal yang mendapat vaksinasi, termasuk DPR, sehingga jadwal itu harus dilaksanakan," ujar politikus Gerindra itu.
"Kita mendapatkan jatah dari Kemenkes. DPR dan anggota keluarga yang terdaftar di Setjen DPR. Jadi alokasi itu dari Kemenkes," tambah dia.
Selain keluarga, pegawai di lingkungan kompleks Parlemen juga mendapatkan vaksinasi. Seperti staf pendukung, petugas keamanan dan kebersihan. Sebab, kata dia, sudah banyak pegawai di lingkup DPR terpapar corona.
"Sehingga kita tekankan sekali lagi, tidak ada yang tertutup. Kami mendukung program pemerintah, cuma karena masih reses, mungkin dari fraksinya terlambat dari fraksi ke anggotanya," terang Dasco.
(mdk/ray)