Fraksi Demokrat-PAN segera pecat anggota DPRD DKI korupsi UPS
Partai Demokrat tengah menunggu Bareskrim mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka (SPT) bagi kadernya
Ketua Fraksi Demokrat dan PAN di DPRD DKI Jakarta, Lucky Sastrawiria menegaskan, akan memberikan sanksi pemecatan bila kadernya sekaligus mantan anggota DPRD DKI Jakarta, M. Firmansyah terbukti terlibat dalam kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) tahun 2014. Sanksi ini menjadi konsekuensi harus diterima kader partainya.
"Jadi gini ya, apabila seseorang walaupun bukan anggota legislatif, anggota biasa pun kalau menjadi tersangka korupsi, dalam pakta integritas bahwa partai memecat yang bersangkutan sebagai kader demokrat. Jadi dia juga harus membuat surat pengunduran diri, karena fakta integritas ditandatangani beliau," kata Lucky saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/11).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
Lucky mengaku, partai Demokrat tengah menunggu Bareskrim mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka (SPT) bagi kadernya sebelum pihaknya memecat MF.
"Makanya ini yang menjadi polemik di kita. Kalau dia sudah ditetapkan secara definitif sebagai tersangka dia akan dipecat karena kan belum ada suratnya," tandasnya.
Seperti diketahui, Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi Bareskrim Kombes Pol Hadi Ramdani mengatakan bahwa FZ dan MF diduga melakukan praktik korupsi UPS saat mereka masih menjabat di Komisi E pada tahun anggaran 2014.
Nama dua anggota DPRD DKI tersebut ditetapkan setelah Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sudin Pendidikan Jakarta Barat Alex Usman menyeret nama mereka dalam persidangan.
"Iya sudah tersangka FZ (Fahmi Zulfikar) dan MF (M. Firmansyah)," kata Hadi, Senin lalu.
Baca juga:
Yakinnya Ahok Lulung dkk bakal masuk bui gara-gara korupsi
Wiranto marah tersangka UPS dari Hanura coreng wajah partai
FZ tersangka UPS, Ketua Fraksi Hanura sore ini datangi Bareskrim
Jadi tersangka kasus UPS, anggota DPRD dari Hanura yakin tak salah
Kasus UPS, Demokrat bela kadernya di DPRD DKI yang jadi tersangka