Fraksi PPP isyaratkan terima Perppu Ormas tapi beri catatan

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengisyaratkan bakal menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Namun, Fraksi PPP memberikan sejumlah catatan.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengisyaratkan bakal menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Namun, Fraksi PPP memberikan sejumlah catatan.

Anggota Komisi II dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi (Awiek) mengatakan pemerintah harus menjelaskan bentuk kegentingan memaksa sehingga pemerintah menerbitkan Perppu Ormas. PPP tidak ingin Perppu Ormas menjadi tendensius kepada ormas tertentu saja.

"Kita menginginkan Perppu ini komprehensif mengatur semua ormas jadi tidak hanya tendensius kepada satu ormas, itu enggak boleh," kata Awiek di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10).

Kemudian, Perppu Ormas harus bertujuan untuk menjaga keutuhan NKRI. Terakhir, kata Awiek, ada beberapa konten di dalam Perppu Ormas yang harus diperbaiki. Semisal hilangnya peran pengadilan dalam proses pembubaran ormas.

"Ada beberapa konten dalam RUU Ormas yang perlu diperbaiki, mohon maaf Perppu. Misalnya kaitannya dengan peran pengadilan kan dihapus sama sekali," terangnya.

Menurutnya, di UU Ormas lama memang ada kesalahan soal mekanisme pembubaran ormas di mana harus menunggu pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung (MA).

Sementara, di Perppu Ormas yang diterbitkan pemerintah 12 Juli 2017, peran pengadilan untuk membubarkan ormas dihilangkan. Akibatnya, pihak yang dirugikan tidak memiliki ruang untuk melakukan gugatan.

"Tapi ketika dibubarkan kenapa yang dibubarkan itu menuntut keadilan. Di Perppu ini enggak diatur, harusnya kan ada ruang juga boleh menggugat dong," tegas Awiek.