Ganjar dan Anies Minta Prabowo Buka Data Pertahanan, TKN: Jelas Tidak Mau, Pertahanan Perlu Kerahasiaan
Dalam kehidupan negara demokrasi untuk menjaga kerahasiaan negara menjadi sebuah tantangan tersendiri.
Dalam kehidupan negara demokrasi untuk menjaga kerahasiaan negara menjadi sebuah tantangan tersendiri.
- TKN Prabowo Gibran: Hak Angket Berlebihan Kalau Atas Nama Kecurangan Pemilu
- Ketua TKN: Hanya Prabowo yang Sampaikan Prestasi Pertahanan, Ganjar dan Anies Sibuk Menjatuhkan
- Anies-Ganjar Kompak Minta Prabowo Buka Data Pertahanan, Ini Aturan UU yang Bersifat Rahasia Negara
- TKN soal Anies-Ganjar Beri Rapor Merah Kemenhan Era Prabowo: Tampil Politisi Tak Ngerti Pertahanan
Ganjar dan Anies Minta Prabowo Buka Data Pertahanan, TKN: Jelas Tidak Mau, Pertahanan Perlu Kerahasiaan
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menanggapi pernyataan capres nomor urut 01 Anies Baswedan dan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang meminta agar Prabowo Subianto membuka data soal pertahanan RI.
Adapun dalam acara debat capres yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1) malam, Ganjar dan Anies meminta Prabowo untuk membuka data pertahan mulai dari alutsista dan anggaran untuk Kemhan RI.
Nusron menjelaskan, Prabowo yang juga menjabat sebagai Menhan tentu tidak akan mau membuka sesuatu yang menjadi rahasia negara.
"Soal Mas Anies dan Ganjar minta data pertahanan dibuka dan disampaikan dalam debat, jelas Pak Prabowo sebagai Menhan tidak mungkin bersedia, sebab tidak mungkin data alutista dan jenis yang kita miliki dibuka secara telanjang," kata Nusron, dalam keterangan resmi, Senin (8/1)
Dalam kehidupan negara demokrasi, Nusron menuturkan, untuk menjaga kerahasiaan negara menjadi sebuah tantangan tersendiri.
Sebab, pertahan juga bagian dari kerahasiaan negara. Sementara di negara yang demokrasi, transparansi juga menjadi sebuah keharusan.
"Di setiap negara demokratis itu memang selalu ada tegangan antara secrecy dengan defense dan security. Di satu sisi transparansi penting sebagai bagian dari demokrasi. Namun di sisi lain pertahanan negara juga perlu kerahasian," kata Nusron.
Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, Nusron menjelaskan bahwa proses di legislatif adalah sebuah solusi.
"Karena itu, proses delibrasi di legislatif menjadi titik tengah, dan proses ini yang justru sudah dilakukan. Kita tetap harus transparan dalam kebijakan, namun tidak boleh menelanjangi strategi pertahanan kita," tutupnya.