Gelar Munas V, PKS Bakal Berlakukan Protokol Kesehatan Ketat
Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, puncak Munas V PKS akan digelar pada 29 November 2020. Para peserta akan datang mulai 26 November 2020. Setiap peserta dan panitia yang wajib menjalani tes PCR dan karantina mandiri sembari menunggu hasil tes.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) V PKS pada tanggal 26 sampai 29 November 2020 di Bandung, Jawa Barat. Munas V PKS akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, puncak Munas V PKS akan digelar pada 29 November 2020. Para peserta akan datang mulai 26 November 2020. Setiap peserta dan panitia yang wajib menjalani tes PCR dan karantina mandiri sembari menunggu hasil tes.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Mengapa PKS unggul di DKI Jakarta dalam Pemilu 2024? Tercatat PKS unggul dengan perolehan 1.012.028 suara.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Di mana PPS berkedudukan? PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan atau desa. Oleh karena itu, PPS berkedudukan di kelurahan atau desa.
"Kenapa antara puncak acara dan awal acara jaraknya panjang, karena kami menerapkan protokol Covid-19 yang sangat ketat. Harus ada tes PCR Swab untuk seluruh panitia dan peserta, ada masa karantina sambil menunggu hasilnya, sehingga ini memerlukan waktu tersendiri," katanya saat Konferensi Pers di kantor DPP PKS Jakarta Selatan, Senin (23/11).
Dia menuturkan, Munas dilaksanakan dalam masa pandemi, maka acara dikombinasikan antara offline dan online. Acara offline hanya dihadiri oleh peserta yang sangat terbatas. Yaitu anggota Majelis Syuro, para Ketua Bidang/Badan DPP, Ketua Komisi MPP dan DSP, serta Ketua Fraksi PKS DPR RI dan MPR RI juga para Ketum DPW PKS.
"Hal ini dilakukan sekali lagi dengan protokol Covid-19 yang sangat ketat," tegasnya.
Aboe mengungkapkan, Munas V PKS akan mengusung tema utama Bersama Melayani Rakyat dengan meluncurkan gerakan #PKSPelayanRakyat. Semangat dalam Munas V PKS adalah ingin menjadi lebih baik.
Dia menyebut, pada kepengurusan sebelumnya diluncurkan tagline Berkhidmat untuk Rakyat, maka Munas V PKS akan melanjutkan semangat itu dengan tagline Bersama Melayani Rakyat.
"PKS harus semakin dekat dengan rakyat dan semakin hangat dengan rakyat. PKS pastikan semangat kolaborasi dan bekerjasama dengan seluruh komponen umat dan bangsa," ungkapnya.
Aboe menuturkan ada empat agenda utama dalam Munas V PKS. Pertama, penyampaian dan sosialisasi kebijakan strategis partai. Kedua, arahan dari Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri.
"Selanjutnya yang ditunggu yakni pengumuman dan pelantikan Kepengurusan PKS 2020-2025 dan ditutup dengan Pidato Politik Presiden PKS Ahmad Syaikhu," paparnya.
Selain itu, kata dia, ada kejutan dalam Munas V PKS mendatang. Yaitu nama-nama baru dalam kepengurusan, maupun hal lain terkait PKS sendiri.
"Fokusnya adalah, kita ingin menjadi yang lebih baik. Jika kita kemarin punya tagline Berkhidmat Untuk Rakyat, maka dalam Munas kali ini kita mengusung tema Bersama Melayani Rakyat. Kita ingin semakin dekat dengan rakyat dan semakin hangat dengan rakyat serta ingin berkolaborasi dan bekerjasama dengan seluruh komponen ummat dan bangsa," ungkap Ketua MKD DPR RI ini.
Baca juga:
Pilkada 17 Hari Lagi, Semua Anggota DPR dari PKS Dilarang Bepergian
PKS: RUU Larangan Minuman Beralkohol untuk Mengisi Kekosongan Hukum
Baleg DPR Fraksi PKS: Secara Fitrah Manusia Menolak Minuman Beralkohol
PKS Jelaskan Dasar Usulan RUU Minol: Dampak Minuman Beralkohol Negatif Semua
Kepengurusan PKS Pimpinan Ahmad Syaikhu Resmi Terdaftar di Kemenkum HAM
PKS Usul Dapil Nasional Khusus untuk Pimpinan Partai Politik