Golkar evaluasi keanggotaan di Pansus KPK, PDIP ingatkan tujuan hak angket
Golkar evaluasi keanggotaan di Pansus KPK, PDIP ingatkan tujuan hak angket. Hasto mengatakan, seandainya Golkar akan mencabut dukungan, partainya tetap mendukung hak angket KPK. Pasalnya, dukungan tersebut bukan bertujuan untuk melemahkan tetapi untuk memperbaiki institusi.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak mau banyak berkomentar terkait wacana Golkar di era Airlangga Hartarto mencabut dukungan hak angket KPK. Hasto mengatakan, pihaknya hanya bisa menunggu pengumuman resmi dari Airlangga terkait hal tersebut.
"Ya itu kan belum disampaikan secara yang resmi, Pak Airlangga juga menegaskan bahwa ada proses di DPR yang sesuai tatib ini harus dilihat menyeluruh," kata Hasto di sela-sela diskusi Refleksi Hukum Akhir Tahun 2017 DPP PDI Perjuangan di Hotel Acacia, Jakarta, Kamis (21/12).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kenapa Hanan diperiksa KPK? Dirinya pun dicecar penemuan sejumlah uang pada saat penyidik KPK menggeledah rumah CEO PT Mulia Knitting Factory itu. "Pada saksi, tim Penyidik mengkonfirmasi antara lain kaitan temuan sejumlah uang saat dilakukan penggeledahan di rumah kediamannya," kata Ali kepada wartawan, Selasa (26/3).
Hasto mengatakan, seandainya Golkar akan mencabut dukungan, partainya tetap mendukung hak angket KPK. Pasalnya, dukungan tersebut bukan bertujuan untuk melemahkan tetapi untuk memperbaiki institusi.
"PDIP dukung angket disertai dengan upaya untuk bersama sama perbaiki institusi yang penting. Bukan pembubaran," ungkap Hasto.
Menurut Hasto, pihak KPK sering melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Tetapi, kata dia, mengapa banyak kepala daerah yang tidak jera dalam pemberantasan korupsi.
"Kasus korupsi begitu banyak, partai pun tidak kekurangan di dalam menerapkan sanksi tegas, hanya kami yang memberikan sanksi pemecatan seketika, tapi kenapa enggak menciptakan efek jera, berarti ada satu persoalan di situ," tegas Hasto.
Hasto menjelaskan, niat utama untuk mendukung hak angket KPK adalah demi melakukan perbaikan. Salah satunya lewat Pansus KPK. Seharusnya, kata Hasto, pihak partai yang menolak hak angket KPK harus melihat tujuannya yaitu untuk perbaikan hukum ke depan agar tidak disalahgunakan.
"Harus dilihat sebagai upaya konstruktif dalam memperbaiki sistem hukum kita agar aspek pencegahan benar-benar dilakukan agar ke depan tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan," kata Hasto.
Diketahui sebelumnya, Partai Golkar belum menentukan sikap terkait pencabutan hak angket KPK. Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartanto mengatakan, akan menggelar rapat untuk membahas bagaimana sikap Golkar terhadap hak angket KPK.
"Nanti kita akan mengadakan rapat internal karena berdasarkan mekanisme itu ada mekanismenya di DPR. Masa sidang akan mulai dan Partai Golkar akan menyampaikan posisinya dalam masa sidang tersebut," terangnya usai penutupan munaslub, Rabu (20/12).
Dalam pernyataan politiknya, Airlangga menyatakan komitmen partainya memperkuat KPK. "Golkar mendukung tata kelola yang baik jadi tentu tata kelola yang terbaik itu juga melalui proses yang transparan. Kemudian nanti kita lihat dalam proses-proses pengawasan oleh DPR dan tentu diharapkan DPR bisa berperan lebih aktif lagi di sana," jelasnya.
Baca juga:
Ini kata Airlangga soal posisi Golkar di Pansus angket KPK
Pertimbangkan tarik anggota, Golkar evaluasi tujuan Pansus Angket KPK
Airlangga jadi Ketum, Golkar buka peluang cabut dukungan Pansus Angket KPK
Busyro dkk cabut uji materi UU MD3, MK bilang 'Jangan seenaknya saja'
Pansus angket sadar KPK sedang sibuk, pemanggilan tunggu putusan MK
Pimpinan DPR perintahkan Pansus angket KPK terus bekerja
Bakal panggil KPK lagi, Ketua Pansus bantah berkaitan dengan kasus Setnov