Hadir di Pansus angket, Direktur penyidikan KPK blak-blakan soal isu terima Rp 2 M

Hadir di Pansus angket, Direktur penyidikan KPK blak-blakan soal isu terima Rp 2 M. Kehadiran Aries ini juga mengundang kontroversi. Sebab, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang melarang Aries untuk menghadiri panggilan Pansus angket KPK hari ini. Tapi kenyataannya, dia datang.

Pansus Angket KPK mengundang Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aries Budiman. Nama Aries santer dikaitkan dengan persidangan terdakwa pemberi keterangan palsu, Miryam S Haryani yang disebut bertemu dengan sejumlah anggota DPR untuk mengamankan kasus proyek e-KTP yang tengah disidik di KPK.

Dalam keterangannya di Pansus angket KPK, Aries membeberkan kinerjanya selama di KPK dan Polri. Salah satu yang membanggakan adalah penangkapan terpidana Wisma Atlet M Nazaruddin di Kolombia beberapa tahun lalu.

"Saya waktu di Bareskrim, saya diminta pimpinan Polri melakukan pencarian kepada tersangka Nazaruddin. Saya diminta, Alhamdulillah saya bisa, itu ditangkap, bukan menjemput (Nazaruddin) pak, dilacak oleh otoritas Kolombia, kemudian kita tangkap," kata Aries di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/8).

Aries pun tegas membantah isu bahwa dirinya bertemu dengan anggota DPR untuk mengamankan kasus. Dia menegaskan, sama sekali tidak kenal dengan anggota Komisi III DPR. Kecuali, oleh Wenny Warouw yang memang pernah menjadi pimpinannya di Polri.

"Saya katakan, tidak satu pun anggota DPR tidak ada yang saya kenal, satupun tidak ada yang saya kenal. Satu-satunya yang saya kenal Pak Wenny Warouw, beliau direktur saya waktu jadi penyidik di Polri," kata Aries.

Kehadiran Aries ini juga mengundang kontroversi. Sebab, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang melarang Aries untuk menghadiri panggilan Pansus angket KPK hari ini. Tapi kenyataannya, dia datang.

Aries juga membantah telah menerima duit Rp 2 miliar untuk mengamankan kasus e-KTP. Hal tersebut juga terungkap dalam persidangan keterangan palsu Miryam S Haryani.

"Tuduhan terima Rp 2 miliar, bagi saya itu luar biasa, menghancurkan karir saya, luar biasa menurut saya. Kalau saya mau terima, saya pernah ditawarkan lebih dari itu," kata Aries.

Sekali lagi, Aries membantah semua tuduhan yang terungkap dalam persidangan Miryam S Haryani. "Saya tidak pernah ketemu dengan anggota DPR dan saya bisa jamin tidak pernah menerima uang, siapapun yang menuduh itu, menurut saya punya agenda tertentu kepada saya, barangkali kepada lembaga KPK dan Polri tempat saya berdinas," tutup dia.

Diberitakan sebelumnya, Sidang perkara pemberian keterangan palsu dengan terdakwa Miryam S Haryani mengungkap fakta baru. Tujuh orang yang terdiri dari penyidik dan pegawai KPK diduga bertemu dengan Komisi III DPR.

Pertemuan tersebut diduga untuk 'mengamankan' Miryam sebagai saksi e-KTP. Hal tersebut terungkap saat jaksa penuntut umum KPK memutar video pemeriksaan Miryam saat menjadi saksi untuk tersangka Irman dan Sugiharto.

"Iya pasti tadi lo panggil kan, KPK gue udah ketemu penyidik 7 orang dengan pegawainya, terus ketemu Pak dengan yang namanya ini," ujar Miryam dalam video tersebut kepada penyidik Novel Baswedan dan Ambarita Damanik.

Novel pun bertanya kepada Miryam mengenai siapa penyidik yang dimaksud. Politisi Hanura itu mengaku tidak kenal, hanya saja dia menyodorkan secarik kertas.

Dalam kertas tersebut tercatat satu nama yang diduga merupakan direktur.

"Siapa namanya?" Tanya Novel saat itu.

"Enggak kenal," jawab Miryam.

"Nih coba nih ini Pak (Miryam memberikan kertas),"

"Hmm Pak Direktur," ucap Novel saat melihat kertas yang diberikan Miryam.

"Saya kan cuma baca tapi tidak baca tanda tangan Pak," kata Miryam.

Tidak hanya itu, penyidik atau pejabat KPK tersebut bahkan meminta sejumlah uang kepada Miryam sebagai kompensasi pengamanan untuk Politikus Hanura tersebut.

"Dia yang malu, tapi saya enggak ngomong. Pokoknya ini ya kamu bayar dulu tapi saya enggak ngomong," ungkap Miryam saat menirukan pernyataan tersebut.

"Mereka minta berapa Bu?" Tanya Novel.

"2 Milyar Pak. Terus Mbak, saya enggak ngomong, saya enggak ngomong," ungkap Miryam menirukan pernyataan pejabat KPK itu.