Hasil Rakernas I, PDIP rekomendasi revisi tujuh Undang-Undang
Tujuh UU perlu direvisi lantaran dianggap tidak sesuai dengan amanat konstitusi.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP merekomendasikan revisi sejumlah undang-undang. Setidaknya ada 7 UU yang dinilai perlu direvisi lantaran dianggap tidak sesuai dengan amanat konstitusi.
"Undang-Undang yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi, antara lain UU BUMN, UU Penanaman Modal, UU Ketenagalistrikan, UU Migas, UU Perkoperasian, UU Perjanjian Internasional dan UU Sumber Daya Air" Sekjen PDIP Hasto Kristyanto yang membacakan rekomendasi hasil Rakernas PDIP, JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (12/1).
-
Di mana Rakernas PDIP diadakan? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Kapan Ganjar Pranowo hadir di Rakernas PDIP? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Siapa yang Ganjar Pranowo temui di Rakernas PDIP? Ganjar tiba di lokasi pukul 13.27 WIB dengan mengenakan pakaian serba merah sambil membawa gambar Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden pertama RI, Soekarno.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
PDIP juga mendorong pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan melalui pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan, peningkatan sumberdaya manusia, diversifikasi pangan, dan penegakan hukum terkait pelarangan alih fungsi lahan pertanian produktif.
Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, PDIP mendorong pemerintah menyediakan sarana produksi pertanian dengan harga terjangkau. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan skema perkreditan perbankan khusus untuk sektor pertanian dan konektivitas antar wilayah.
"PDIP mendorong Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui redistribusi lahan sesuai Rencana Tata Ruang," kata Hasto.
Terkait larangan penggunaan alat tangkap traul dan pukat harimau, alih muat (transhipment) dan kebijakan lainnya yang dimaksudkan untuk menjamin kelestarian sumber daya kelautan dan lingkungan, pemerintah harus menyiapkan solusi bagi nelayan. Tujuannya agar peningkatan kesejahteraan nelayan seperti pengembangan perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan dan pariwisata tetap terjaga.
Baca juga:
PDIP: BUMN lebih mengedepankan bisnis semata bak perusahaan swasta
PDIP diminta tak paksa Risma turun di Pilgub DKI
Tolak diwacanakan PDIP maju Pilgub DKI, Risma akan temui Megawati
Hidupkan GBHN, Rakernas PDIP rekomendasi amandemen terbatas UUD '45
Jokowi ajak Megawati & elite PDIP se-Indonesia makan malam di Istana