Heboh Panama Papers, DPR tunda pengesahan RUU tax Amnesty
"Jangan sampai ini sebuah solusi tetapi malah menjadi permasalahan," kata Fadli Zon.
Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR sepakat menunda RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty untuk diparipurnakan. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan penundaan ini lebih terkait menunggu konsultasi bersama Pemerintah.
"Dalam rapat Bamus tadi diputuskan menunggu konsultasi dengan pemerintah, keputusannya kita tidak lanjuti hingga selesai konsultasi," terang Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).
Fadli mengatakan penundaan ini bertujuan lebih memperjelas maksud UU nantinya terlebih oleh munculnya skandal pencucian uang Panama Papers yang menghebohkan dunia dan tanah air.
"Sejauh mana road map, apalagi ini ada Panama Papers. Jadi kita ingin tahu berapa perkiraan uang yang masuk ke dalam negeri. Jadi kita harus mengetahui kenapa ini menjadi prioritas, jadi jangan sampai ini sebuah solusi tetapi malah menjadi permasalahan ke depannya jadi harus dikonsultasikan. Dalam naskah akademik atau draft-nya belum jelas," bebernya.
Politikus Gerinda ini tak menyebutkan secara rinci berapa fraksi yang mengusulkan konsultasi dengan Pemerintah. Yang jelas, kata dia Partai Gerindra sepakat untuk menunda RUU tersebut.
"Iya, kita ingin mengetahui sejauh mana tujuan tax amnesty," pungkas dia.
Baca juga:
Sofyan: Belum tentu semua di daftar Panama Papers menghindari pajak
Skandal Panama Papers, pemerintah kian serius dorong tax amnesty
Usai reses, DPR kebut bahas RUU Tax Amnesty
DPR minta pemerintah segera bahas RUU tax amnesty
Buntut Panama Papers, Ketua DPR berniat percepat RUU Tax Amnesty
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Bagaimana DPR ingin menyelesaikan masalah tawuran? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Kenapa DPR memuji kebijakan Golden Visa? “Dari sekian banyak kinerja hebat imigrasi, yang paling top itu kebijakan Golden Visa. Hal ini karena adanya golden visa akan memudahkan dan memotong berbagai kerumitan birokrasi bagi WNA yang mau menanam modalnya di tanah air. Ini bagus sekali demi meningkatkan penerimaan investasi kita,” sambungnya.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.