ICW prediksi politik uang meningkat di pilkada serentak 2015
Dengan sistem satu putaran, maka para peserta pilkada akan gencar melakukan politik uang.
Indonesia Corruption Watch (ICW) memprediksi pelanggaran dan kecurangan, seperti politik uang akan meningkat saat pilkada serentak berlangsung. Prediksi tersebut disampaikan oleh peneliti Divisi Korupsi ICW, Almas Sjafrina.
Almas menilai dengan hanya dilakukan satu putaran, maka kecenderungan strategi politik uang akan sangat gencar dilakukan oleh para pasangan calon.
"Kalau kita memprediksi ada 2 alasan politik uang meningkat. Pertama, karena pilkada dilakukan satu putaran jadi mereka akan sangat berusaha dan mengeluarkan segala daya upaya untuk menang," kata Almas di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (9/11).
Alasan kedua, kata Almas, prediksi tersebut disampaikan adalah karena dalam peraturan yang baru 4 dari 7 jenis kampanye difasilitasi KPU melalui APBD, maka para calon masih memiliki modal lebih yang bisa digunakan untuk melakukan strategi lain dalam menarik dukungan, salah satunya melalui politik uang.
"Kedua, keberadaan beberapa metode kampanye penyebaran alat peraga, spanduk dan telah difasilitasi oleh KPU dan akan dana tersisa dana dari para calon sehingga sangat potensial digunakan untuk startegi yang lain yakni politik uang," terangnya.
Oleh sebab itu, dalam upaya meminimalisir pelanggaran yang berpotensi terjadi di Pilkada 2015, Almas menilai pentingnya partisipasi dan peran masyarakat dalam membantu lembaga penyelenggara pemilu. Salah satunya caranya, kata Almas adalah dengan melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di daerahnya masing-masing.
Terlebih lagi, menurutnya, saat ini lembaga penyelenggara pemilu dan elemen terkait, yakni KPU, Bawaslu dan Koalisi Kawal Pilkada telah meluncurkan web dan aplikasi berbasis online seperti www.kawalpemilu.org dan www.kawalpilkada.id.
"Peluang masyarakat untuk aktif berangkat dari adanya teknologi yang maju, semisal berbasis web atau aplikasi. Dengan adanya partisipasi masyarakat semua pelanggaran yang dilakukan akan tercapture dan dapat diproses oleh Bawaslu dan KPU," jelasnya.
Baca juga:
Soal laporan politik uang Airin, Panwaslu Tangsel akan disidang DKPP
Koalisi kawal pilkada luncurkan website sukseskan Pilkada 2015
Calon Wabup Lampung Timur wafat, petahana terancam absen di pilkada
Diterpa isu SARA, Dimas Oky sebut pelaku sebagai penjahat demokrasi
Di balik perdebatan juri tentukan pemenang kompetisi aplikasi KPU
-
Apa itu politik uang dalam pemilu? Politik uang (money politic) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap. Politik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih atau penyelenggara pemilu untuk memengaruhi pilihan suara mereka.
-
Di mana Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Sumbawa Barat digelar? Dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan, OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Bank Indonesia dan 14 Lembaga Jasa Keuangan menggelar Pasar Keuangan Rakyat (PKR) yang dilaksanakan pada 27-29 Oktober 2023 di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kenapa kampanye uang bisa merusak sistem politik Indonesia? Akan tetapi, ini bukanlah sistem politik yang baik dan sehat karena orang tidak memilih berdasarkan program kerjanya. Padahal, orang itu memilih inginnya bisa menjadi lebih sejahtera kehidupannya.
-
Siapa saja yang mangkir dari panggilan polisi terkait pencucian uang? Anak Panji Gumilang, inisial IP dan AP mangkir dari panggilan kepolisian hari ini. Enam Pengurus Ponpes Al Zaytun Juga Ikut Mangkir Selain dua anak Panji Gumilang. keenam saksi lainnya juga ikut mangkir dari panggilan polisi saat akan dimintai keterangan mengenai dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).