ICW sebut dana aspirasi cuma kepentingan Parpol bukan pembangunan

Menurut Adnan, dengan memanfaatkan dana ini, para politikus bisa melakukan kampanye lebih besar lagi.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan mengatakan, banyaknya korupsi di Indonesia disebabkan dengan sistem demokrasi yang sudah bercampur dengan sistem kapitalisme. Salah satunya, terlihat dari Pemilu yang kini sudah menjadi ajang persaingan politik.

"Bagaimana politik itu dikelola, hingga kini tidak berjalan seperti semestinya. Pemilu di Indonesia itu money demokrasi. Semakin banyak uang semakin banyak peluang untuk jadi pejabat," kata Adnan dalam diskusi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (28/6).

Adnan menambahkan bentuk korupsi dalam pemilu lainnya adalah adanya dana aspirasi yang diusung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia menilai dana aspirasi ini hanya untuk kepentingan partai politik, bukan untuk pembangunan.

Alasannya, dengan terbatasnya akses politik yang dimiliki oleh para politikus sebagai akibat adanya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Bagaimana pun sepak terjang KPK memberi pengaruh. Akses politik menjadi terbatas karena kasus korupsi DPR sudah mudah dideteksi oleh KPK. Upaya-upaya ini semakin mempersempit para dewan untuk mengakses dana publik," imbuh Adnan.

Selain itu, meningkatnya kebutuhan dana politik menjadi salah satu faktor munculnya dana aspirasi. Menurut Adnan, dengan memanfaatkan dana ini, para politikus bisa melakukan kampanye lebih besar lagi.

"Supaya agenda pemberantasan korupsi sejalan dengan nilai demokrasi. Tentu saja harus ditingkatkan. Kalau itu bisa kita dorong, kita bisa selesaikan dua masalah sekaligus. Mengurangi korupsi dan mereorientasi pembangunan negara yang penuh dengan neokapitalisme dan neoliberalisme," tandasnya.

Baca juga:
Warga Solo anggap dana aspirasi DPR korupsi gaya baru
Penuh syahwat politik, dana aspirasi DPR sudah tepat ditolak Jokowi
'Dana aspirasi adalah dana syahwat para politisi'
Dana aspirasi dituding hanya untungkan Parpol, menyengsarakan rakyat
Kemarahan Fahri Hamzah, dana aspirasi & revisi UU KPK ditolak Jokowi
Siapa pengusul pasal dana aspirasi di UU MD3?
'Sudah bagus Pak Jokowi menolak dana aspirasi'