ICW sebut tak rasional parpol dikasih duit Rp 1 triliun tiap tahun
ICW minta agar uang Rp 1 triliun lebih baik diberikan kepada KPK, KY atau bahkan MK.
Wacana pemberian dana Rp 1 triliun bagi partai politik dikecam sejumlah pihak. Indonesia Corruption Watch (ICW) salah satu yang keras menolak rencana yang dinilai hanya merugikan rakyat ini.
Divisi Korupsi dan Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, Kemendagri perlu memberikan kejelasan mengenai adanya usulan dana yang nilainya fantastis itu. Apalagi alasannya hanya untuk eksistensi dan kinerja partai politik.
"Jadi apakah uang Rp 1 triliun itu dibagikan kepada seluruh parpol yang punya kursi di DPR, atau apakah uang Rp 1 triliun itu untuk seluruh partai politik yang ada. Maka penting bagi Mendagri untuk menjelaskan masalah tersebut," kata Donal dalam diskusi di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).
Donal juga mengatakan, ICW menganggap nominal Rp 1 triliun itu merupakan angka yang tidak rasional, jika harus dialokasikan untuk kepentingan partai politik. Hal itu didasarkan pada perbandingan anggaran yang dialokasikan bagi instansi negara lainnya, yang kinerjanya jauh lebih strategis namun anggarannya tak sampai sebesar Rp 1 triliun tiap tahunnya.
"Menurut kami angka Rp 1 triliun itu tidak rasional. Karena kalau dibandingkan dengan anggaran yang diterima setiap Kementerian dan lembaga negara, misalnya KPK, Komnas HAM, Komisi Yudisial, bahkan Mahkamah Konstitusi, anggaran mereka itu dialokasikan tidak sampai Rp 1 triliun," ujar Donal.
"Jadi ICW pikir jika sektor yang jelas-jelas strategis seperti kementerian saja anggarannya tidak sampai Rp 1 triliun, maka sangat tidak logis jika parpol bisa sampai mendapat jatah santunan sebesar itu," pungkasnya.
Baca juga:
Dana Rp 1 T bisa kurangi korupsi parpol? Tidak mungkin!
ICW sebut tak rasional parpol dikasih duit Rp 1 triliun tiap tahun
Parpol pecah kongsi soal kucuran dana Rp 1 triliun
Mendagri soal dana Rp 1 T: Kalau parpol terbukti korupsi dibubarkan
BPK janji kawal dana parpol Rp 1 T bila terlaksana
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Bagaimana Pakta Warsawa dibentuk? Pakta Warsawa, atau Pakta Pertahanan Bersama Warsawa, dibentuk pada 14 Mei 1955 di Warsawa, Polandia.
-
Bagaimana cara Prabowo menyapa para ketua umum partai politik? Ketua umum partai politik pengusung Prabowo-Gibran terlihat hadir dalam acara tersebut. Saat Prabowo ingin menyapa para ketua umum yang hadir, dia pun berkelakar tengah mempersiapkan nama-nama yang hadir. Sebab, dirinya takut nama tersebut terlewat dapat menyebabkan koalisi tak terbentuk."Ini daftar tamunya panjang banget, jadi harus saya sebut satu-persatu. Kalau enggak disebut koalisi tak terbentuk," kata Prabowo, disambut tawa oleh para tamu yang hadir.
-
Kapan Golkar dan PAN menyatakan dukungannya kepada Prabowo? Menurut Aditya Perdana, sejumlah nama bisa dipertimbangkan mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo di Pilpres 2024, setelah Golkar dan PAN mendeklarasikan dukungan.